Terkait Relokasi, Masyarakat Terdampak Bencana Perlu Diedukasi - Kompas.com

Terkait Relokasi, Masyarakat Terdampak Bencana Perlu Diedukasi

Kompas.com - 11/10/2018, 12:07 WIB
Warga membawa lampu petromaks untuk penerangan di tenda pengungsian kawasan Palu Barat, Senin (8/10). Berdasarkan data BNPB mengungsi akibat gempa dan tsunami Palu sebanyak 74.444 warga di 147 titik lokasi pengungsian.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Warga membawa lampu petromaks untuk penerangan di tenda pengungsian kawasan Palu Barat, Senin (8/10). Berdasarkan data BNPB mengungsi akibat gempa dan tsunami Palu sebanyak 74.444 warga di 147 titik lokasi pengungsian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi warga menjadi salah satu opsi dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana. Namun cara ini sering kali mendapat penolakan dari warga. 

Untuk itu, Direktur Jenderal Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Abdul Kamarudin, mengatakan pemerintah harus keras dalam mengimbau masyarakat untuk tidak membangun di adaerah rawan.

"Kita harus keras sekarang menegakkan aturan ini, kalau enggak boleh ya bilang enggak boleh," ujar Abdul saat wawancara dengan Kompas TV, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Tiga Hal Harus Dilakukan di Daerah Rawan Bencana

Abdul menambahkan, ketika dia mengunjung lokasi bencana dan berbincang dengan salah satu warga, mereka mengatakan masih ingin membangun permukiman di daerah tersebut.

"Kemarin ke Balaroa juga ketemu masyarakat, dia punya tanah 400 meter persegi, pas ditanya mau enggak pindah, mereka bilang akan menempati kembali setelah lahannya dibersihkan," ujar Abul.

Menurut Abdul, salah satu cara agar masyarakat mulai waspada terhadap potensi bencana di sekitar, adalah dengan edukasi.

Cara ini diperlukan agar masyarakat memahami konsekuensi apa yang akan dihadapi jika terus bertahan di daerah rawan bencana tinggi.

"Tolong pemda juga bersama-sama mengedukasi masyarakat," tutur Abdul.

Selain mengimbau agar pemda juga turut serta dalam upaya edukasi terhadap warga, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan laman situs informasi mengenai tata ruang.

Baca juga: Kementerian ATR Luncurkan Situs Informasi Tata Ruang

Laman situs ini, tambah Abdul, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Samira Residence Terjual 70 Persen

Samira Residence Terjual 70 Persen

Perumahan
Tauzia Hotels Buka Jaringan di Manado

Tauzia Hotels Buka Jaringan di Manado

Hotel
Terkait Tapera, Pemerintah Fokus 3 Hal

Terkait Tapera, Pemerintah Fokus 3 Hal

Berita
Titian Penghubung Masyarakat yang Terisolasi

Titian Penghubung Masyarakat yang Terisolasi

BrandzView
Melihat Interior Stasiun MRT Senayan...

Melihat Interior Stasiun MRT Senayan...

Berita
Usulan Lengkap Tarif MRT Jakarta

Usulan Lengkap Tarif MRT Jakarta

Berita
Ridwan Kamil: Izin Meikarta Wewenang Pemkab Bekasi

Ridwan Kamil: Izin Meikarta Wewenang Pemkab Bekasi

Berita
Tarif MRT Jakarta Diklaim Lebih Murah Ketimbang Ojek Online

Tarif MRT Jakarta Diklaim Lebih Murah Ketimbang Ojek Online

Berita
Dua Usulan Tarif MRT Jakarta

Dua Usulan Tarif MRT Jakarta

Berita
Bisa Dicontoh, Desain Rumah Selebar 3,6 Meter

Bisa Dicontoh, Desain Rumah Selebar 3,6 Meter

Arsitektur
Sebelum Harga Naik, REI NTT Gelar Ekspo Rumah Terakhir 2018

Sebelum Harga Naik, REI NTT Gelar Ekspo Rumah Terakhir 2018

Hunian
29 IMB Meikarta Belum Disahkan

29 IMB Meikarta Belum Disahkan

Berita
Pemerintah Targetkan 231 Bendungan sampai 2019

Pemerintah Targetkan 231 Bendungan sampai 2019

Berita
Empat Tahun, Penumpang Angkutan Publik Terus Tumbuh

Empat Tahun, Penumpang Angkutan Publik Terus Tumbuh

Berita
Jokowi Klaim 3.432 Kilometer Jalan Terbangun Selama 4 Tahun

Jokowi Klaim 3.432 Kilometer Jalan Terbangun Selama 4 Tahun

Berita

Close Ads X