Tiga Hal Harus Dilakukan di Daerah Rawan Bencana

Kompas.com - 09/10/2018, 21:08 WIB
Petugas SAR melakukan pencarian korban hilang akibat gempa bumi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10/2018). Gempa bumi Palu dan Donggala bermagnitudo 7,4 mengakibatkan sedikitnya 925 orang meninggal dunia dan 65.733 bangunan rusak.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Petugas SAR melakukan pencarian korban hilang akibat gempa bumi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10/2018). Gempa bumi Palu dan Donggala bermagnitudo 7,4 mengakibatkan sedikitnya 925 orang meninggal dunia dan 65.733 bangunan rusak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika suatu wilayah menyimpan potensi bencana besar, maka upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mencari tahu tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki kepada Kompas.com, Selasa (9/10/2018).

Abdul mengatakan ada tiga hal pokok dalam kebijakan dasar mitigasi bencana di kawasan yang memiliki kerawanan tinggi.

Pertama adalah relokasi atau penghindaran. Namun opsi ini dipilih setelah melalui kajian terhadap tingkat risiko.

Baca juga: Lengkapi Rencana Tata Ruang, Pemetaan Gempa Mikrozonasi Dibutuhkan

Apabila tingkat risiko bencana pada suatu wilayah masih dapat ditoleransi, maka struktur konstruksi di tempat tersebut dapat dibangun namun dengan beberapa syarat.

Tetapi jika tingkat bahaya sudah tidak dapat ditoleransi, maka opsi relokasi dipilih untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya.

Kedua adalah proteksi melalui sistem infrastruktur mitigasi bencana, serta adaptasi melalui peraturan zonasi atau persyaratan membangun di kawasan bencana.

Lalu yang terakhir adalah persiapan sistem evakuasi yang efektif serta efisien seperti jalur dan tempat evakuasi.

"Ketiga kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat bahaya, serta menurunkan tingkat kerentanan," ucap Abdul.

Kebijakan ini juga dapat meningkatkan tingkat kapasitas wilayah atau kota dalam menghadapi bencana. Hal ini dilakukan agar risiko dapat ditekan serta dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi.

Warga membawa lampu petromaks untuk penerangan di tenda pengungsian kawasan Palu Barat, Senin (8/10). Berdasarkan data BNPB mengungsi akibat gempa dan tsunami Palu sebanyak 74.444 warga di 147 titik lokasi pengungsian.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Warga membawa lampu petromaks untuk penerangan di tenda pengungsian kawasan Palu Barat, Senin (8/10). Berdasarkan data BNPB mengungsi akibat gempa dan tsunami Palu sebanyak 74.444 warga di 147 titik lokasi pengungsian.
Penegakan hukum

Jika dalam suatu wilayah memiliki potensi bencana yang cukup besar dan membahayakan warga yang tinggal, maka diperlukan rencana relokasi.

Namun aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah resistansi atau upaya pertahanan dari masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu akan mempertahankan daerah tersebut.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X