Dana Sertifikasi Terbatas, Pemerintah "Cost Sharing" dengan Kontraktor

Kompas.com - 04/10/2018, 21:03 WIB
Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi Tahap II Tahun 2018. KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAPercepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi Tahap II Tahun 2018.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Keterbatasan dana pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi melahirkan sistem berbagi biaya atau cost sharing dengan perusahaan jasa konstruksi ( kontraktor).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menerapkan cara itu dalam kegiatan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi Tahap II Tahun 2018 yang saat ini masih berlangsung.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyebutkan, dana yang dibutuhkan untuk membiayai satu tenaga kerja konstruksi mengikuti sertifikasi tersebut rata-rata Rp 2 juta.

Jika dikalikan dengan ribuan tenaga kerja yang menjadi peserta, ditambah lagi programnya diadakan beberapa kali dalam setahun, maka akan begitu besar biaya yang ditanggung pemerintah.

“Standar kami itu sekitar Rp 2 juta per orang, makanya kami upayakan cost sharing dengan badan usaha dan itu dilakukan dalam sertifikasi ini,” ucap Syarif Burhanuddin, Rabu (3/10/2018) di Jakarta.

Baca juga: Pekerja Berkualitas Terus Dibutuhkan, Pemerintah Perbanyak Sertifikasi

Sistem berbagi biaya itu dilaksanakan bersama kontraktor yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dan non-BUMN, serta pemerintah daerah yang mengirimkan tenaga kerjanya untuk disertifikasi.

Caranya, para kontraktor mengirimkan tenaga kerjanya yang mengikuti sertifikasi atas tanggungan biaya perusahaan itu sendiri.

Dengan demikian, bisa mengurangi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan untuk pelatihan semacam itu.

“Mereka kirim tenaga kerjanya untuk disertifikasi dengan membiayainya sendiri, bahkan provinsi pun menyiapkan anggaran untuk sertifikasi. Artinya, kami tidak perlu khawatir dengan hanya mengandalkan kemampuan APBN,” ujar Syarif.

Dia mengungkapkan, dana APBN yang dikucurkan untuk sertifikasi tahun ini lebih kurang Rp 200 miliar. Untuk tahun 2019, pemerintah akan meningkatkan lagi menjadi dua kali lipat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X