Kompas.com - 21/09/2018, 17:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan membuat regulasi baru mengenai RDTRK yang dituangkan dalam peraturan daerah KOMPAS.com/ SLAMET WIDODOPemerintah Kabupaten Trenggalek akan membuat regulasi baru mengenai RDTRK yang dituangkan dalam peraturan daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski pemerintah telah menerapkan sistem perizinan terintegrasi atau  online single submission (OSS) untuk mempercepat investasi, kenyataannya masih banyak daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki mengatakan, dari 1.800-an rancangan peraturan daerah tentang RDTR, yang sudah menjadi perda baru 45 RDTR. Sementara yang lainnya masih dalam proses.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebetulnya 1.800 itu bukan harga mati. Ke depan nanti mungkin bisa hampir 2.500-an RDTR tergantung dari kawasannya," kata Abdul di kantornya, Jumat (21/9/2018).

Baca juga: Hanya 2,2 Persen RDTR yang Sudah Berbentuk Perda

Menurut dia, tidak setiap wilayah kabupaten/kota memiliki satu perda RDTR. Beberapa bahkan ada yang memiliki 2-3 perda tergantung dari luas wilayahnya.

Setiap perda RDTR mencakup sebuah kawasan seluas 3.000 hingga 5.000 hektar.

Abdul mengatakan, salah satu kesulitan dalam pembahasan raperda RTRW yaitu sinkronisasi persetujuan substansi (persub) dan masalah peta.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam persetujuan substansi mulai dari rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), ruang terbuka hijau, hingga kerawanan bencana.

"Terakhir itu untuk masalah peta, kita perlu yang skala 5.000. Tapi di BIG itu hanya punya yang skala 50.000 dan 25.000 untuk yang Jawa. Nah ini yang kita upayakan agar teman-teman pakai peta yang ada dulu," papar Abdul.

Adapun kendala lain yang juga dihadapi yaitu masalah anggaran saat pembahasan. Tidak sedikit DPRD yang menganggap pembahasan raperda RDTR bukan sebagai persoalan yang penting.

Akibatnya, ketika Kementerian ATR telah membantu daerah untuk menyusun raperda RDTR, raperda yang telah disodorkan pun tidak bisa dibahas lebih lanjut.

Sementara, Kementerian ATR tidak bisa mengambil langkah lebih jauh, karena penetapan RDTR ini menjadi ranah daerah.

"DPR-nya lebih mementingkan yang lain, misalnya. Inilah kendala-kendala yang ada di daerah yang diluar kendali kontrol kita. Karena putusan ada di tangan mereka," kata Direktur Penataan Kawasan Kementerian ATR Agus Sutanto.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PHRI Jakarta Anggap Penerapan CHSE hanya Gimmick

PHRI Jakarta Anggap Penerapan CHSE hanya Gimmick

Hotel
Genjot Kualitas Furnitur, Ada Diskon Pembelian Mesin Peralatan

Genjot Kualitas Furnitur, Ada Diskon Pembelian Mesin Peralatan

Berita
Inilah 5 Infrastruktur Terbesar di Asia-Pasifik, IKN Indonesia Salah Satunya

Inilah 5 Infrastruktur Terbesar di Asia-Pasifik, IKN Indonesia Salah Satunya

Berita
PHRI Jakarta Tolak Program Sertifikasi CHSE Kemenparekraf, Ini Alasannya

PHRI Jakarta Tolak Program Sertifikasi CHSE Kemenparekraf, Ini Alasannya

Hotel
Ini Deretan Hotel Mewah yang Didesain Perancang Busana (I)

Ini Deretan Hotel Mewah yang Didesain Perancang Busana (I)

Hotel
Rumah Anda Sempit? Ini 8 Cara Membuatnya Lebih Lega dan Nyaman

Rumah Anda Sempit? Ini 8 Cara Membuatnya Lebih Lega dan Nyaman

Umum
[POPULER PROPERTI] Tahun 2022 Tuntas, Pembebasan Lahan Tol Cijago Baru 80 Persen

[POPULER PROPERTI] Tahun 2022 Tuntas, Pembebasan Lahan Tol Cijago Baru 80 Persen

Berita
Konstruksi Tuntas, Arena Dayung Dimanfaatkan Atlet PON Papua Latihan

Konstruksi Tuntas, Arena Dayung Dimanfaatkan Atlet PON Papua Latihan

Berita
Dibanderol Rp 600 Juta, Apartemen Ini Bisa Ditempuh 3 Menit dari Tol Gading-Serpong

Dibanderol Rp 600 Juta, Apartemen Ini Bisa Ditempuh 3 Menit dari Tol Gading-Serpong

Apartemen
Selama Uji Coba, Ini Kendaraan yang Boleh Lintasi Jembatan Sei Alalak

Selama Uji Coba, Ini Kendaraan yang Boleh Lintasi Jembatan Sei Alalak

Berita
Atas Perintah Jokowi, Jembatan Sei Alalak 'Open Traffic' Minggu Ini

Atas Perintah Jokowi, Jembatan Sei Alalak "Open Traffic" Minggu Ini

Berita
50 Rumah Subsidi di Bali Dapat Bantuan Jalan Lingkungan Rp 182 Juta

50 Rumah Subsidi di Bali Dapat Bantuan Jalan Lingkungan Rp 182 Juta

Berita
Baru 80 Persen, Pembebasan Lahan Tol Cijago Terganjal Sejumlah Kendala

Baru 80 Persen, Pembebasan Lahan Tol Cijago Terganjal Sejumlah Kendala

Konstruksi
[POPULER PROPERTI] Toilet Ala Hotel Bintang Lima Hadir di Pasar Modern BSD City, Tarif Dipatok Rp 2.000

[POPULER PROPERTI] Toilet Ala Hotel Bintang Lima Hadir di Pasar Modern BSD City, Tarif Dipatok Rp 2.000

Berita
Gunakan Fasad Lama, Bangunan Ini Direkonstruksi Lebih Kontemporer

Gunakan Fasad Lama, Bangunan Ini Direkonstruksi Lebih Kontemporer

Konstruksi
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.