Pemenang Pilkada Dihadang OSS dan RDTR

TANTANGAN mengadang Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN dan para wali kota dan bupati pemenang pilkada, sehingga Minggu ini sangat penting bagi dunia perencanaan di Indonesia.

Pada saat bersamaan, KPU akan mengumumkan hasil pemenang Pilkada di 171 daerah, dan Menko Perekonomian hari ini akan secara resmi merilis Online Single Submission (OSS) secara nasional.

Beberapa isu perencanaan tata ruang yang krusial segera mengadang adalah: Pelaksanaan OSS, Penyelarasan Proyek Strategis Nasional dalam Rencana Daerah, dan Agenda Baru Perkotaan (termasuk Pedesaaan).

Kemampuan para pemimpin daerah untuk bisa segera bekerja pada hari pertamanya, menjadi harapan kita bersama. Kegagapan mereka bakal menjadi malapetaka terutama dalam hal kegentingan yang ada di daerah berkaitan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

OSS terkait dengan salah satu isu yang paling banyak dikampanyekan para kandidat. Semua kandidat bicara investasi dan pelayanan publik.

Mulai dari pemenang spektakuler seperti Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, Khofifah di Jawa Timur, maupun para petahana yang menang.

Dalam konteks ini OSS yang mulai beroperasi hari ini akan menjadi aspek krusial satu izin melakukan investasi.

Program yang dicanangkan percepatannya oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dituangkan dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Dalam Pasal 33 mengharuskan Izin Lokasi diterbitkan oleh Lembaga OSS harus terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan, terletak dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perrdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pendek kata, siapa pun investor kalau datang ke satu kabupaten/kota, kalau kota tersebut belum punya RDTR maka investasi itu tidak bisa dilayani di komputer.

Masalahnya, baru 40 kabupaten/kota saat ini yang memiliki RDTR yang sudah di perdakan, dari 540an kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Di level propinsi, kabupaten dan kota, arahan strategis pembangunan ada di RTRW yang sudah tuntas walaupun kualitasnya banyak yang masih normatif.

RDTR adalah rencana detail kota dengan skala 1:5.000, yang disusun untuk satu satuan perencanaan, biasanya seluas kecamatan.

Maka bisa dibayangkan, kalau rata-rata jumlah kecamatan per kota/kabupaten adalah 10, masih ada 5.000-an dokumen rencana detail yang harus segera disusun dan di-perda-kan.

Para wali kota dan bupati harus bekerja keras untuk mengurai bottleneck ini. Hal ini tidak akan dapat berhasil tanpa kerja sama dan dukungan dari pemerintah pusat.