Sebelum Lebaran 2019, Balikpapan-Samarinda Tersambung Tol 99,35 Km

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ditargetkan dapat beroperasi secara penuh sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, tepatnya Mei 2019.

Target tersebut ditetapkan berdasarkan perkembangan pembangunan fisik yang sudah mencapai 66,7 persen.

Rinciannya Seksi I progresnya 85 persen, Seksi II mencapai 63 persen, dan Seksi III mencapai progres 77,3 persen.

Berikutnya Seksi IV telah mencapai 56,4 persen, dan Seksi V progresnya berada pada angka 57,1 persen. Sementara total pembebasan lahan sudah 91 persen. 

Kompas.com / Hilda B Alexander Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Refly Ruddy Tangkere tengah menjelaskan progres pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda, Jumat (7/9/2018).

Refly mengakui, jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda ini seharusnya sudah bisa beropersi akhir tahun 2018 ini.

Namun, karena mengalami keterlambatan akibat berbagai kendala teknis dan non teknis, operasional penuh baru dapat direalisasikan tahun depan.

Kendala teknis adalah terdapat lahan lunak di titik-titik tertentu terutama Seksi I dan Seksi II yang harus memotong Taman Hutan Rakyat (Tahura), sehingga membutuhkan konsolidasi lahan selama 6 bulan.

Sementara kendala non teknis terkait masalah pembebasan, dan adanya tambahan lahan yang perlu dibebaskan untuk memenuhi kebutuhan tambahan seperti simpang susun, dan gerbang utama.

Kompas.com / Hilda B Alexander Ikon Tol Balikpapan-Samarinda, Jembatan Manggar, Jumat (7/9/2018).

"Progres pembebasan lahan saat ini sudah 91 persen. Seluas 226,21 kita dorong selesai Oktober 2018. Sedangkan serapan dananya juga saya rasa masih lambat," ujar Refly.

Meski tidak merinci jumlah serapan dana dari total investasi Rp 9,4 triliun, namun Refly memiliki beberapa strategi percepatan guna mengejar target operasional.

Strategi tersebut yaitu mempercepat pembebasan lahan yang belum bebas, mempercepat daerah yang sudah bebas melalui percepatan konstruksi, kemudian mencari solusi dukungan dana tunai (viability gap fund) yang tidak bisa diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, jumlah sumber daya manusia (pekerja konstruksi) juga akan ditambah dengan frekuensi pekerjaan akan dioptimalisasi. 

"Nanti pada saat mendekati tenggat, akan diberlakukan tiga shift," kata Refly.