Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlukah Jembatan Penyeberangan Orang di Jakarta?

Kompas.com - 26/07/2018, 14:30 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Jembatan penyeberangan orang (JPO) di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang akan diganti dengan pelican crossing menjadi pemberitaan hangat saat ini.

Apakah memang JPO itu akan dirobohkan karena tidak diperlukan lagi? Benarkah keberadaan JPO itu sesuai kebutuhan masyarakat?

Country Director Institute for Trasnportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto mengatakan, tujuan dibangunnya JPO tentu saja sebagai fasilitas untuk penyeberangan orang.

Baca juga: “Pelican Crossing” Bisa Diterapkan asal Keamanan Pedestrian Terjamin

Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata JPO bukan menjadi solusi untuk menyeberang jalan. Kita bisa melihat, terutama di Jakarta, orang tetap saja menyeberang jalan di bawah JPO.

Bahkan jalan yang sudah diberi pagar pembatas pun tetap nekat diterobos dan dilompati.

“JPO bukan solusi untuk semua. Ada JPO, tapi orang menyeberang di bawahnya. Sudah dipagar pun orang masih nyeberang,” ucap Yoga kepada Kompas.com, Rabu (25/7/2018).

Pelican crossing di Jalan Kebon Sirih, Kamis (26/7/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Pelican crossing di Jalan Kebon Sirih, Kamis (26/7/2018).
Pada umumnya, menurut dia, ada dua alasan orang tidak mau menyeberang jalan menggunakan JPO.

Pertama, karena desain JPO itu tidak menarik sehingga orang enggan memanfaatkannya.

Kedua, karena tidak user friendly. Maksudnya, kondisi JPO itu tidak ramah buat semua kelompok umur. Terlebih lagi untuk orang lanjut usia yang tenaganya sudah tidak kuat lagi untuk naik dan turun tangga JPO.

Maka dari itu, harus dipikirkan desain dan semua bagian di JPO itu sehingga menarik dan bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua, baik yang kondisi tubuhnya normal maupun kaum difabel.

Yoga menambahkan, pembangunan fasilitas penyeberangan orang harus seimbang dengan pembangunan trotoar.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa JPO dibangun di suatu jalan sesuai dengan lebar jalan itu sehingga tepat sasaran.

“Investasi di trotoar harus seimbang dengan penyeberangan jalan, termasuk jalur sebidang. Lebar jalan pengaruh ke pemasangan JPO,” tuturnya.

Jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terpasang di samping bundaran Hotel Indonesia (HI) yang akan dirobokan. Foto diambil pada Minggu (22/7/2018).KOMPAS.com/SHERLY PUSPITA Jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terpasang di samping bundaran Hotel Indonesia (HI) yang akan dirobokan. Foto diambil pada Minggu (22/7/2018).
Sebagai contoh di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, JPO diperlukan karena ada jalan tol sehingga orang harus menyeberang di jalur yang bukan sebidang.

Namun, JPO tidak diperlukan di jalan yang relatif tidak terlalu lebar karena akan menambah waktu dan tenaga bagi pejalan kaki.

“Kalau di jalan-jalan kecil tidak perlu JPO. Pemborosan waktu dan tenaga karena harus naik dulu. Padahal, kalau nyeberang sebidang cuma sebentar,” imbuh Yoga.

Terkait dengan kenyataan bahwa JPO disalahgunakan oleh pengendara sepeda motor untuk menyeberang jalan, menurut dia, itu masalah yang dilematis.

Di satu sisi dibuat besi penyangga di ujung bawah JPO untuk menghalangi motor agar tidak bisa lewat, tetapi di sisi lain pengguna kursi roda pun tidak bisa lewat.

Pejalan kaki melintas di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran HI di Jakarta, Selasa (24/7). Pemprov DKI Jakarta berencana membongkar JPO tersebut karena dianggap menghalangi pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan tidak ramah disabilitas sehingga akan diganti dengan pelican crossing atau lampu lalu lintas untuk penyeberangan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/18.Akbar Nugroho Gumay Pejalan kaki melintas di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran HI di Jakarta, Selasa (24/7). Pemprov DKI Jakarta berencana membongkar JPO tersebut karena dianggap menghalangi pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan tidak ramah disabilitas sehingga akan diganti dengan pelican crossing atau lampu lalu lintas untuk penyeberangan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/18.
“Penyalahgunaan JPO itu dilematis. Bikin penghalang motor, tapi kursi roda enggak bisa lewat,” tambahnya.

Oleh karena itu, harus dilihat dulu penyebab pengendara motor menyeberang di JPO.

Kalau alasannya karena lokasi untuk putar balik jauh, maka harus dibuat akses putar balik yang jaraknya lebih dekat.

“Jadi semua masalah enggak bisa dilihat satu solusi, harus dilihat dulu penyebabnya,” ujar Yoga mengakhiri penjelasannya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Jenis-Jenis Penyeberangan Sebidang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau