Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPTJ: Setelah Asian Games Enggak Ada Perubahan, Kita Gagal

Kompas.com - 24/07/2018, 19:30 WIB
Erwin Hutapea,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengharapkan perhelatan Asian Games ke-18 nanti bisa mengubah pola pikir masyarakat agar lebih banyak menggunakan kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi.

"Momen Asian Games ini untuk mengubah mindset. Kalau orang enggak mengubah mindset, nanti LRT dan MRT siapa yang naik? Orang masih menggunakan mobil pribadi terus," ucap Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Selasa (23/7/2018) di Gedung DPR, Jakarta.

Dia mengatakan, perubahan pola pikir itu juga diterapkan di luar negeri jika ada penyelenggaraan acara yang serupa.

Baca juga: Rekayasa Lalin Asian Games, Waktu Tempuh Wisma Atlet-Venue 30 Menit

Apabila momentum seperti ini tidak dimanfaatkan untuk perubahan menggunakan moda transportasi maka akan percuma.

"Di luar negeri juga sama kok dilakukan seperti itu. Jadi kalau setelah Asian Games enggak ada perubahan, kita gagal," ujar Bambang.

Pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum ini juga berhubungan dengan protes masyarakat soal penerapan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

"Ini kan solusi jangka pendek, pasti mereka juga ketemu solusinya seperti apa. Pilihannya angkutan umum, kami akan memindahkan ke angkutan umum. Itu jawabannya," ucap Bambang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPTJ memberlakukan tiga kebijakan terkait pengaturan lalu lintas menjelang Asian Games.

Tiga kebijakan itu yakni manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum, serta pembatasan kendaraan golongan 3, 4, dan 5.

"Tiga kebijakan ini saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau hanya manajemen rekayasa lalu lintas tanpa pembatasan kendaraan barang, tidak akan berhasil. Begitu juga kalau tidak ada angkutan umum tidak akan berhasil. Jadi ketiganya harus serentak," terang Bambang.

Mengenai manajemen rekayasa lalu lintas, dia mengatakan, ada sejumlah aturan yang harus diterapkan secara bersamaan, di antaranya perluasan sistem ganjil-genap dan pengadaan lajur khusus untuk atlet.

"Ini juga harus bersamaan, tidak bisa salah satu saja. Kami sudah lakukan simulasi tanggal 18 Juli lalu," tutup Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tulungagung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tulungagung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Gresik: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Gresik: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kediri: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Probolinggo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Seram Bagian Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangkalan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Magetan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pacitan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lamongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Mutu Beton Tol MBZ Disebut di Bawah Standar, Begini Respons Jasa Marga

Berita
Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Fitch dan Moody's Naikkan Rating Kredit Pakuwon Jadi BB+

Berita
Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Nih Tujuh Mal Terindah di Dunia, Ada yang Langit-langitnya Kaca Patri Luas

Ritel
Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Pilih Tandon Air di Atas atau Bawah Tanah? Ini Plus Minusnya

Tips
Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Ini Lima Negara Asal WNA Paling Banyak Incar Properti di Indonesia

Berita
Tiga Kota Ini Paling Diminati WNA Saat Berburu Properti di Indonesia

Tiga Kota Ini Paling Diminati WNA Saat Berburu Properti di Indonesia

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com