BPJT: Integrasi Beda dengan Kenaikan Tarif Tol

Kompas.com - 02/07/2018, 19:10 WIB
Kondisi kendaraan yang macet di Tol JORR mengantre untuk masuk ke Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Kamis (16/11/2017). KOMPAS.COM/Anggita MuslimahKondisi kendaraan yang macet di Tol JORR mengantre untuk masuk ke Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Kamis (16/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menilai, integrasi tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) melanggar aturan. Integrasi ini tidak sesuai dengan kaidah kenaikan tarif tol, yakni mempertimbangkan laju inflasi.

Sigit mengatakan, integrasi tarif tol JORR berpotensi melanggar pasal 48 UU Jalan. Ada indikasi kenaikan tarif terselubung dalam kebijakan ini khususnya untuk pengguna tol jarak pendek.

Kenaikan tersebut, tambah Sigit, sangat signifikan yaitu 57,8 persen dari tarif awal Rp 9.500 menjadi Rp 15.000.

"Padahal, jika mengacu UU, dengan inflasi hanya 3 persen per tahun maka kenaikan masksimal hanya 6 persen," kata Sigit dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Namun, menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, integrasi ini berbeda dengan kenaikan tarif tol pada umumnya.

Meskipun dia mengakui, kenaikan tarif terutama bagi kendaraan Golongan I atau kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan jarak dekat.

"Untuk penyesuaian tarif betul, itu disesuaikan berdasarkaan inflasi setiap dua tahun sekali. Tapi yang kami lakukan ini adalah perubahan sistemnya, untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan penyelenggaraan jalan tol itu sendiri," kata Herry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Jalan tol akses Tanjung Priok itu merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Akses jalan bebas hambatan ini tersambung dengan Jalan Tol Dalam Kota  Seksi North South (NS) yang akan menghubungkan lalu lintas dari JORR ke Cawang, Pluit, dan ke pelabuhan Tanjung Priok.Dok JGC Jalan tol akses Tanjung Priok itu merupakan bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Akses jalan bebas hambatan ini tersambung dengan Jalan Tol Dalam Kota Seksi North South (NS) yang akan menghubungkan lalu lintas dari JORR ke Cawang, Pluit, dan ke pelabuhan Tanjung Priok.
Ia mengatakan, integrasi tarif ini sebenarnya telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jalan tol yang diatur di dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Pasal 43 ayat 1 huruf (b) UU Jalan disebutkan, jalan tol diselenggarakan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, pasal 2 ayat 2 PP Jalan Tol dinyatakan, penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

"Ini sesuai dengan UU. Pada satu dua jalan, ada kita harus berhenti berkali-kali. Ketika sampai Meruya, berhenti, bayar. Sampai Rorotan, berhenti, bayar," kata Herry.

"Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah kendaraan tadi harus berhenti untuk melakukan transaksi," imbuhnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X