Pemerintah Bangun 15.000 Rusun MBR di Seluruh Indonesia

MAGELANG, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 15.000 unit rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Hal itu sebagai upaya percepatan mewujudkan program Sejuta Rumah tahun 2018 ini.

"Pemerintah memang tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk di bidang perumahan, berupa pembangunan rumah susun (rusun) untuk MBR," jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kemen PUPR, Khalawi AH, di sela groundbreaking rusun di Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: Pembangunan Rusun Baru Dimulai April 2018

Khalawi mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur perumahan tersebut bertujuan untuk menaikkan daya saing Indonesia dengan negara lain.

"Mustahil negara kita bisa maju bersaing kalau infrastruktur masih tertinggal," sambung Khalawi.

Selain pembangunan rusun MBR, pemerintah juga memprogramkan rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), asrama santri pondok pesantren, asrama perguruan tinggi, serta rumah khusus untuk nelayan di daerah perbatasan, paramedis, dokter, maupun suster yang bertugas jauh dari tempat tinggal.

"Ada juga pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Jawa Tengah menerima bantuan paling banyak, 99.000 unit dari total 180.000 di tahun 2018," terangnya.

Khawali menyebutkan, tiga daerah yang menerima bantuan BSPS di Jawa Tengah antara lain 1.509 unit di Kabupaten Temanggung, 240 unit di Kota Magelang, dan 1.790 unit di Kabupaten Magelang. Nominal bantuan yang diterima adalah Rp15 juta per unit rumah.

"Program BSPS ini diharapkan pelaksanaannya melalui padat karya. Jadi Rp15 juta yang diterima itu, Rp12,5 jutanya berupa bahan kemudian Rp2,5 juta untuk padat karya," katanya.

Kementerian PUPR juga melibatkan swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan BSPS ini, dengan pola kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Pemerintah yang punya lahan, swasta yang bangun. Malah terbesar pembangunan rumah di perkotaan adalah tanah. Bisa juga swasta menyediakan lahan sekaligus bangun, pemerintah yang menyediakan pendukungnya, seperti akses, jalan, sanitasi," urainya.

Kota Baru Mandiri

Khalawi menambahkan saat ini pemerintah tengah merintis 10 Kota Baru Mandiri di Indonesia. Pembangunan kota ini melibatkan swasta dalam skala besar untuk mendorong pemenuhan rumah untuk MBR.

Proyek ini telah berjalan di Kota Baru Publik Maja di Kabupaten Lebak, Banten dan akan dilaksanakan juga di Pontianak, Palembang, Padang, Manado hingga Sorong.

"Di Maja, Banten, ada 10.000 hektar. Pemerintah mendukung akses jalan to, kereta api, waduk dan pendukung lainnya. Ini untuk mendorong pemenuhan perumahan untuk MBR, secara masif," jelasnya.

Adapun kebutuhan rumah MBR rata-rata setiap tahun mencapai 800.000 unit merata di seluruh wilayah Indonesia.