Djarot: Kalau Persawahan Jadi Perumahan, Tak Ada Guna Bendungan Ini...

MEDAN, KOMPAS.com - Pekerjaan Bendungan Sei Wampu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), baru mencapai 45 persen.

Proyek senilai Rp 270 miliar ini dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya (Persero).

Dengan memanfaatkan sungai Wampu, bendungan ini diharapkan mampu mengairi areal persawahan seluas 11.000 hektar di Langkat yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan. 

Baca juga : 38 Tahun Lagi, Lahan Persawahan Bakal Lenyap

Calon gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat yang datang meninjau bersama anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono bilang, jika semua persawahan dapat diairi, maka swasembada pangan dan menjadikan Sumut lumbung beras Pulau Sumatera akan terwujud.

Apalagi kalau didukung sinergitas dua kementerian yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, juga pemerintah provinsi dan kabupaten. 

"Terutama dalam hal pengawasan, jangan sampai areal persawahan dialihfungsi untuk peruntukan lain seperti lahan sawit atau perumahan. Kalau persawahan jadi perumahan, tak ada guna bendungan ini," kata Djarot, Jumat (4/5/2018).

"Supaya petani tidak mengalihfungsikan sawahnya, perlu ada intervensi, reward dan punishment," sambung dia.

Djarot menjelaskan, harus ada regulasi sepert peraturan daerah yang mengatur alihfungsi lahan tak sesuka hati.

Pemerintah memberikan jaminan harga dan reward semacam pajak bumi dan bangungan (PBB) gratis untuk petani yang mempertahankan sawahnya. 

Selama ini, menurut Djarot, petani masih hidup di bawah garis kemiskinan karena kurangnya kepedulian pemerintah. Seharusnya pemerintah hadir mendampingi dalam budidaya sampai perlindungan pasca panen. 

"Pemerintah harus memberikan jaminan harga, menjadi tengkulak resmi, posisi itu sebenarnya sudah diatur bulog," ujarnya.

Perwakilan PT Adhi Karya (Persero) Tbk Bambang menjelaskan, Bendungan Sei Wampu ditargetkan selesai 75 persen pada akhir 2018.

Bendung ini memiliki dua jaringan, masing-masing untuk mengairi persawahan seluas 3.000 hektare dan 7.000 hektar.

Sementara Pejabat PPK Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut Juhendra Sirait menambahkan, dari total luas sawah yang ada, hanya 5.000 hektar yang produktif.

Dari bendungan Sei Wampu, Djarot berkunjung ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari Kota Binjai di Jalan Gunung Sinabung, Marcapada.

Dia menyarankan perusahaan ini perlu lebih progresif mengusahakan ketersediaan air bersihnya. Untuk Kabupaten Deliserdang, ketersediaan air bersih masih 11 persen, Kota Binjai 29 persen, dan Kota Medan 75 persen.

"Perlu kita genjot lagi. Ketersediaan air baku Sumut masih sangat banyak, perlu digandeng pemda. Misalnya ada PDAM yang membawahi tiga kota seperti Tirtasari yang menangani Binjai, Deliserdang dan Medan, maka provinsi bisa masuk," tutur Djarot.

Bila pengelolaan PDAM yang menggunakan dana APBD dan APBN masih terkesan lambat, menurutnya, perlu dilibatkan BUMD dan BUMN untuk bekerja sama.

"Pak Jokowi telah menjalankan sistem PKBU bekerjasama dengan badan usaha milik pemerintah," cetus Djarot. 

Ia menegaskan bahwa ketersediaan air bersih berbanding lurus dengan tingkat sanitasi di Sumut.

"Saya pernah bilang, sanitasi di Sumut ini masih rendah," kata Djarot.