38 Tahun Lagi, Lahan Persawahan Bakal Lenyap

Kompas.com - 11/04/2018, 17:00 WIB
Seorang pengendara sepeda motor tengah melintas di areal persawahan di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sejumlah petani di Karawang menilai pendistribusian Kartu Tani tidak transparan. KOMPAS.com/Farida FarhanSeorang pengendara sepeda motor tengah melintas di areal persawahan di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sejumlah petani di Karawang menilai pendistribusian Kartu Tani tidak transparan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyusutan area persawahan di Indonesia terus terjadi setiap tahun akibat praktik konversi. Pemerintah tentu perlu menyikapi hal ini lebih serius.

Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengungkapkan, pada tahun 2013 lalu tercatat ada 7,75 juta hektar lahan sawah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara alih fungsi lahan persawahan ke non-pertanian mencapai 150.000 hingga 200.000 hektar setiap tahun.

Baca juga: Setiap Tahun, 200.000 Hektar Lahan Sawah Menyusut

Artinya, apabila hal ini terus dibiarkan, area persawahan Indonesia berpotensi habis dalam kurun waktu 38 tahun ke depan.

“Betul. Pencegahannya makanya peraturan presiden (perpres) ini kami harapkan, alih fungsi kami tegas tidak boleh,” kata Budi kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Budi menuturkan, sejak Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terbit pada 2009, hingga kini belum ada satu pun perpres yang terbit sebagai aturan turunan.

Ia pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera menerbitkan perpres yang mengatur alih fungsi lahan pertanian. Tujuannya agar alih fungsi lahan dapat ditata lebih baik dengan memperhitungkan dampaknya.

“Perpres ini (untuk) mengamankan dulu sawah. Tetapkan dulu sawah. Kemudian kalau mau alih fungsi, pemerintah daerah (pemda) harus bersurat ke Menteri ATR. Di situ nanti kami putuskan setuju atau tidak, untuk kepentingan umum atau bukan,” tuntas Budi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Berita
Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Arsitektur
Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Perkantoran
Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Apartemen
Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Fasilitas
Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Berita
Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Kawasan Terpadu
Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Berita
Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Berita
Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Berita
Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Kawasan Terpadu
[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

Berita
Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kawasan Terpadu
PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

Berita
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X