Setiap Tahun, 200.000 Hektar Lahan Sawah Menyusut

Kompas.com - 11/04/2018, 16:00 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembangunan infrastruktur jalan yang berlangsung masif dan juga perumahan sebagai dampak yang ditimbulkannya, dikhawatirkan akan semakin menggerus lahan persawahan. Padahal, sawah merupakan instrumen penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada 2013 lalu masih terdapat 7,75 juta hektar lahan sawah. Namun, setiap tahun terjadi penyusutan antara 150.000 hingga 200.000 hektar akibat alih fungsi.

Baca juga : 38 Tahun Lagi, Lahan Persawahan Bakal Lenyap

Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan, hal paling berat adalah digunakannnya lahan pertanian untuk kepentingan non-pertanian.

"Kepentingan non-pertanian di antaranya paling banyak itu ada industri, perumahan, restoran, pom bensin itu. Tapi paling masif itu perumahan,” terang Budi kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Menurut Budi, sebenarnya pembangunan infrastruktur jalan seperti tol tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap pengurangan area lahan persawahan.

Pasalnya, konstruksi jalan tol bisa dibuat melayang bila diperlukan, sehingga area di bawahnya tetap dapat difungsikan sebagai sawah.

Baca juga : Cegah Alih Fungsi Lahan, Danau Rawapening akan Disertifikasi

Demikian halnya bila sebagian area sawah disulap menjadi jalan nasional maupun jalan provinsi.

Jembatan Klodran di Tol Solo-KertosonoRODERICK ADRIAN MOZES/Kompas.com Jembatan Klodran di Tol Solo-Kertosono
Yang jadi persoalan adalah ketika jalan-jalan tersebut telah selesai dibangun dan dimanfaatkan, mulai muncul pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di sekitarnya, seperti pabrik maupun kawasan perumahan.

“Alih fungsi untuk infrastruktur ini sebenarnya kecil (dampaknya) kalau dibandingkan mekanisme pasar yang tadi,” cetus Budi.

Baca juga : Berikut Usulan Baru RUU Pertanahan

Budi menegaskan, pembangunan infrastruktur memang diperlukan guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun seringkali ada pula pelaku industri dan masyarakat yang memanfaatkan dampak kehadiran infrastruktur kurang memahami pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Tol Ngawi Kertosono yang siap untuk dioperasikan.Dok. PT Ngawi Kertosono Jaya Tol Ngawi Kertosono yang siap untuk dioperasikan.
Di dalam UU tersebut disebutkan, LP2B dapat diubah karena dua alasan yaitu bencana alam dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Hanya, seringkali ada poin yang dilupakan yaitu alih fungsi tersebut harus disubstitusi dengan lahan yang sama di lokasi lain guna menjaga stabilitas pangan.

“Itu UU sebutkan dengan jelas. Ini yang kami pelan-pelan akan koordinasikan dengan teman-teman yang menangani proyek strategis termasuk jalan. Buka saja jalan asal ada penggantian. Memang ini akan jadi persoalan. Tetapi kan kondisi ekonomi ketahanan pangan harus diutamakan,” tutur Budi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X