Cetak Waktu Tempuh 2,6 Jam Per 100 KM, Indonesia Kalah dari Malaysia

Kompas.com - 17/11/2017, 13:41 WIB
Ilustrasi kemacetan ibukota. SHUTTERSTOCKIlustrasi kemacetan ibukota.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Pembangunan infrastruktur di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan, antara lain untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing di mata dunia.

Selama ini, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, dibandingkan negara-negara tetangga, daya saing Indonesia masih rendah.

"Ada studi juga waktu tempuh 100 kilometer sampai 2,6 jam di Indonesia. Di Malaysia hanya 1,1 jam," ujar Robert saat Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB) 9 bertajuk "Amankah Pembiayaan infrastruktur Negara?” di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Selain itu, kata Robert, dari berbagai index juga menunjukkan rendahnya daya saing Indonesia. Misalnya Human Development Index yang menempatkan Indonesia di bawah rata-rata.

Padahal, penduduk Indonesia sebanyak 73 persen adalah generasi muda. Dengan demikian, generasi muda perlu pendidikan yang lebih baik lagi.

Pembangunan infrastruktur, imbuh Robert, diyakini dapat membantu kelancaran pembentukan karakter generasi muda melalui pendidikan.

"Kita perlu jalan, kita perlu kereta api. Di indeks-indeks sudah terlihat. Dengan mudah kita katakan tiap ada perbaikan infrastruktur akan beri keuntungan ekonomi," jelas Robert.

Meski demikian, imbuh dia, dari segi pembiayaan memang tidak mudah.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah mengupayakan 3 skema, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kerja sama dengan swasta.

Melalui APBN, pemerintah mengucurkan dana baik kepada kementerian/lembaga maupun daerah yang sering dikenal dana desa.

Sedangkan penugasan, pemerintah menujuk BUMN tertentu untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan bantuan Penanaman Modal Negara (PMN).

Sementara itu, melalui skema kerja sama dengan swasta, pemerintah memberi dukungan melalui pembuatan kerangka hukum sehingga aman untuk berinvestasi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X