Tantangan Tata Ruang dalam Nawacita

Kompas.com - 22/09/2017, 07:00 WIB
Citarum bak sedang sekarat. Hal itu bahkan sejak jauh-jauh hari dipaparkan oleh orang nomor satu di Jawa Barat. Dok Van GinkelCitarum bak sedang sekarat. Hal itu bahkan sejak jauh-jauh hari dipaparkan oleh orang nomor satu di Jawa Barat.
EditorHilda B Alexander

Urbanisasi menjadi keniscayaan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Kemampuan kota dalam menghadapi perubahan yang cepat, memerlukan ketajaman dan kebijakan-kebijakan kota yang mumpuni.

Bayangkan, total kemampuan APBN untuk mendanai pembangunan hanya 30 persen. Maka selebihnya, harus berasal dari pertambahan nilai di masyarakat, investasi, dan sumber-sumber pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan di level warga.

Inovasi di level kebijakan dan program daerah menjadi bagian penting dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, agar kota dan kabupaten menjamin inklusif, berkeadilan dan dinamis.

Pendekatan cybernetics tata ruang

Cybernetics adalah cara berpikir sistem dengan proses umpan balik berkelanjutan. Ilmuwan seperti Jay Forrester dari MIT pada awal 1950-an, menaruh dasar-dasar sibernetika di mana perubahan pada lingkungan dan memberikan umpan kepada sistem melalui informasi (umpan balik) yang menyebabkan sistem menyesuaikan diri dengan kondisi baru ini. Perubahan pada sistem akan memengaruhi perilakunya.

Ini tentu sangat relevan dengan proses perencanaan. Perkembangan politik perencanaan di tanah air berujung pada mandeknya karya perencanaan ruang yang bisa dianggap sebagai terobosan dalam pemanfaatan ruang, maupun perubahan peruntukan ruang di Indonesia.

Satu dekade diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyisakan banyak pertanyaan. Terutama tentang kualitas produk rencana tata ruang, keterbatasan biaya perencanaan, dan miskinnya kognisi dalam dinamika 3 aspek proses merencana, yaitu teknoratis, partisipatif, dan legislatif.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal.

Seperti tulisan saya sebelumnya, berbagai regulasi tumpang tindih, padahal mengatur hal yang sama yakni tata ruang. Sebut saja tentang Kelautan dan Perikanan dalam UU Nomor 32 Tahun 2014, UU Nomor 27 Tahun 2007, dan UU Nomor 1 Tahun 2014.

Kemudian di sektor Kehutanan ada UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2004, di sektor Agraria dan Tata Ruang ada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan UU Nomor 26 Tahun 2007, serta di Kementerian Dalam Negeri ada UU Nomor 6 Tahun 2015 dan pengaturan Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2015.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X