Krisis 1998 Penyebab Kesenjangan Infrastruktur Indonesia

JAKARTA, KompasProperti - Kesenjangan pembangunan infrastruktur di Indonesia, disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, merupakan dampak krisis finansial global yang terjadi pada 1997-1998 lalu.

Negara dihadapkan pada persoalan utang luar negeri yang besar. Selama 18 tahun terakhir, seluruh presiden yang memimpin Indonesia, mencoba mengurangi utang dan membuat sektor finansial publik menjadi lebih sehat dan kuat agar stabilitas negara terjaga.

"Bukan karena kita mau, tapi banyak Presiden pada masa lalu yang harus berjuang untuk mengatasi krisis finansial," kata Sri Mulyani saat Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Saat ini, dia menambahkan, kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih stabil. Rasio utang dibandingkan produk domestik bruto (PDB) cukup rendah.

Hal tersebut memungkinkan Indonesia untuk memulihkan diri. Salah di antaranya dengan menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur.

"Catching up dari apa yang terjadi 18 tahun lalu ini tidak mudah. Karena, jika melakukannya berlebihan, ini akan membuat public finance sustainability," kata mantan Managing Director Bank Dunia tersebut.

Dalam kegiatan yang juga diikuti Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim itu, Sri Mulyani berharap Bank Dunia dapat membantu Indonesia dalam membangun infrastruktur di Tanah Air.

Dia menambahkan, saat ini ada sekitar 245 proyek infrastruktur yang digarap pemerintah, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

"Pemerintah perlu bantuan Anda (Bank Dunia) untuk menstrukturisasinya," ujarnya.

Karena itu, Sri Mulyani juga mengajak berbagai pihak, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur.

"Jangan banyak mengeluh, datangi kami, kami akan memberikan ruang karena ada banyak ruang," tuntas dia.