Jokowi Ingatkan Masyarakat Hati-hati Agunkan Sertifikat Tanah

Kompas.com - 11/06/2017, 21:54 WIB
Presiden Joko Widodo sedang membagi-bagikan buku tulis kepada masyarakat Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2017). Di halaman Kantor Kepala Desa Sindangkasih itu, Jokowi sekaligus meninjau pembagian paket sembako bagi rakyat kecil. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo sedang membagi-bagikan buku tulis kepada masyarakat Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2017). Di halaman Kantor Kepala Desa Sindangkasih itu, Jokowi sekaligus meninjau pembagian paket sembako bagi rakyat kecil.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

TASIKMALAYA, KompasProperti - Dalam kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jumat (9/6/2017) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2.553 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat yang tinggal di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Jokowi dalam sambutannya, mengingatkan masyarakat agar menggunakan sertifikat yang telah diserahkan sebaik-baiknya.

Kalau pun sertifikat itu ingin digadaikan, sebaiknya masyarakat memiliki perhitungan yang matang.

"Dipakai agunan jaminan ke bank boleh-boleh saja, tapi hati-hati kalau akan pinjam uang ke bank. Saya titip dihitung yang betul, dikalkulasi yang benar, karena waktu menerima (pinjaman) itu enak, yang sulit mengembalikan dan mencicilnya," kata Jokowi.

Masyarakat yang menerima sertifikat tersebut berasal dari 11 wilayah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.

Berikutnya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupatn Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Kota Bekasi.

Jokowi menyatakan, pemerintah akan terus berupaya memberikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat sebagai sebuah bukti kepemilikan.

Saat ini, terdapat 126 juta bidang tanah yang seharusnya memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut, hanya 46 juta yang memiliki bukti pengakuan.

"Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri agar tahun ini minimal 5 juta diberikan kepada rakyat, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta," kata dia.

Target tinggi dipatok, lantaran banyak sengketa lahan yang terjadi karena tidak adanya kepemilikan sertifikat ini.

Baik itu sengketa antar individu, individu dengan perusahaan atau individu dengan pemerinthan.

"Tapi masyarakat kadang salah dalam hal sengketa karena tidak memiliki sertifikat," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X