Marak Pengembang Nakal, Summarecon Usulkan "Developer Rating"

Rating untuk pengembang skala A tentu harus dibedakan untuk pengembang skala di bawahnya B atau C.

"Kalau ada rating seperti ini, yang diuntungkan nggak cuma pengembang, juga melindungi konsumen dari praktik pengembang nakal," tambah Adrianto.

Di China saja, ujar dia, pengembang baru bisa memasarkan atau berjualan setelah atap pada produk propertinya terpasang.

Sementara di Indonesia, hanya berjualan gambar tanpa kelengkapan perizinan, sudah bisa meraup uang konsumen. Padahal, tak ada jaminan rumah atau properti yang ditawarkan, terbangun.

OJK sendiri mengungkapkan laporan aduan masyarakat terkait persoalan properti, setidaknya ada 664 aduan yang diterima dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Deputi Direktur Direktorat Pelayanan Konsumen Rela Ginting mengatakan, OJK mengatakan dari sembilan klasifikasi aduan masyarakat, persoalan tentang pengembang nakal terhitung paling banyak.

Sisanya merupakan persoalan terkait konsumen, bank, asuransi, notaris, jasa penilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah (pemda) dan lain-lain.

Untuk developer, beberapa persoalan yang sering diadukan yakni pengembang nakal lantaran melakukan praktek wanprestasi, baik dalam hal penyerahan sertifikat maupun kualitas bangunan.

Selain itu, materi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang sering kali lebih menguntungkan pengembang.

"Kemudian, developer itu kadang-kadang suka janjikan kredit pasti cair. Itu terkadang terjadi di lapangan padahal mereka nggak punya kewenangan mencairkan kredit," kata Rela saat kegiatan Property and Mortgage Summit 2017 di Jakarta, Rabu (17/5/2017).