Rusunami, dan Keinginan Kelas Menengah-Bawah Hidup di Jakarta

JAKARTA, KompasProperti - Padat kendaraan. Demikian pemandangan yang ditemui saat KompasProperti menyambangi kompleks rumah susun sederhana milik (rusunami) Kalibata City di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).

Perumahan vertikal yang dibangun sebagai salah perwujudan program 1.000 menara rusunami yang digagas Wakil Presiden Jusuf Kalla saat masih mendamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, kian hari kian padat penghuninya.

Hal itu terlihat dari banyaknya kendaraan roda dua maupun roda empat yang terparkir memenuhi halaman rusunami ini.

Tak sekadar parkir di lokasi yang telah ditentukan, parkir paralel pun terpaksa dilakukan para penghuni lantaran sempitnya lahan yang tersedia.

Fenomena yang terjadi di Kalibata City, maupun rusunami dan apartemen kelas menengah bawah lainnya serupa. Sebut saja De Green Pramuka, Basura City, dan Apartemen Cawang.

Hal ini merepresentasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan hunian kian tahun semakin meningkat. Terlebih telah terjadi pergeseran, generasi milenial kini menjadi generasi produktif yang juga membutuhkan hunian.

Sayangnya, kebutuhan dan persediaan (supply) hunian tidak pernah seimbang. Selalu menyisakan kekurangan alias backlog.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog mencapai 11,4 juta unit pada 2015 silam.

Berdasarkan data tersebut, kebutuhan rumah setiap tahunnya sebesar 800.000 unit, tetapi yang dapat disuplai baru 400.000 unit.

Dengan tingginya angka kebutuhan rumah, tak heran bila rusunami yang sedianya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu seperti Kalibata City, tak pernah sepi peminat.

Tak hanya masyarakat yang ingin memiliki, juga mereka yang ingin menyewanya.

"Harga sewa di sini bervariasi, antara Rp 40 juta sampai Rp 50 juta per tahun untuk rusun dengan dua kamar," ujar Ayunda Miranti, salah penghuni rusunami Kalibata City.

Menurut dia, perbedaan harga tersebut tergantung dari lengkap atau tidaknya rusun yang disewa.

Semakin lengkap fasilitas yang diberikan pemilik pada rusun yang disewakannya, maka harga semakin tinggi.

Aksesibilitas tinggi

Diakui Ayunda, rusunami Kalibata City memang cukup banyak peminatnya. Terutama bagai mereka kaum pekerja yang setiap harinya menggunakan kereta rel listrik (KRL) sebagai moda transportasinya.

Pasalnya, lokasi Kalibata City sangat dekat dengan Stasiun Duren Tiga Kalibata. Sehingga, para penghuni yang ingin menjangkau stasiun cukup dengan berjalan kaki.

"Jadi orang-orang yang kerjanya di kawasan Kota, Sudirman, gampang kalau mau akses kereta," ujarnya.

Meski begitu, ia mengaku, menjadi penghuni rusunami tidak sepenuhnya menyenangkan. Bagi mereka yang masih lajang, mungkin rusun dapat menjadi salah alternatif bila belum mampu membeli rumah tapak.

Namun, bagi mereka yang sudah berkeluarga, rumah tapak meski berukuran sederhana tampak lebih baik dibandingkan tinggal di rusunami.

Rumah DP 1 Persen

Ayunda mengatakan, rusunami Kalibata City memang dilengkapi dengan taman bermain bagi anak-anak. Kendati demikian, fasilitas yang diberikan pihak pengelola tersebut kurang terawat dengan baik.

"Belum lagi iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang naik tiap tahun. Tapi kenaikan itu tidak ditunjang dengan pembenahan fasilitas yang baik. Yang ada justru terlihat kumuh," ujarnya.

Saat ini, ia mengatakan, IPL yang harus dibayarkan setiap tahun hampir mencapai Rp 4 juta. Artinya, dalam sebulan ia harus membayar sekitar Rp 330.000 kepada pengelola rusunami agar kebersihan lingkungan dapat terurus dengan baik.

Ia lantas membandingkan biaya iuran sampah dan kebersihan yang biasa dipungut setiap bulannya di lingkungan perumahan milik orang tuanya yang berkisar antara Rp 200.000-Rp 250.000 per bulan.

Ayunda pun mengaku, berencana mencari rumah tapak yang lokasinya cukup strategis. Menurut dia, program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 1 persen yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup menarik.

Dengan cicilan tak lebih dari Rp 1,5 juta, menurut dia, hal itu tidak akan menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah dengan gaji berkisar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta.

Hanya, ia berharap, agar lokasi perumahan yang disediakan pemerintah dapat lebih dekat dengan perkotaan dan akses moda transportasinya mudah.

Dengan begitu, masyarakat pun tidak akan kesulitan bila ingin menjangkau lokasi kerjanya.

"Kalau misalnya, lokasinya di Kota Depok, BSD City atau Cinere. Mungkin enak ya bisa deket sama kantor, walau pun masih agak jauh ya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.