Indonesia Darurat Penataan Ruang

Kompas.com - 31/12/2016, 19:00 WIB
Warga Nagan Raya, Aceh Barat melakukan unjuk rasa dan mengancam akan memboikot Pemilu jika sengketa tanah tidak segera diselesaikan oleh pemerintah. Kompas.com/ Raja UmarWarga Nagan Raya, Aceh Barat melakukan unjuk rasa dan mengancam akan memboikot Pemilu jika sengketa tanah tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.
EditorHilda B Alexander

Pengendalian pemanfaatan lahan harus seimbang. Masalah aksesibilitas dan mobilitas akan menjadi isu penting kota-kota Indonesia. Mobilitas masyarakat perlu didukung oleh angkutan masal yang mumpuni.

Langkah nyata

Urbanisasi, reformasi birokrasi dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menjadi harapan kita. Apa yang perlu diperhatikan dalam merencana ke depan? Pentingnya perbaikan transparansi, tata kelola dan partisipasi, akan menjadi kunci untuk mendekatkan jarak antara kepentingan rakyat, ekonomi dan politis.

Pemimpin kota dan pemerintah daerah harus mengikutsertakan masyarakat dan komunitasnya, kenali kebutuhan masyarakat dan dapatkan masukan dalam rangka menjalankan proses perencanaan yang kritis dan logis, serta fokus kepada sasaran jangka panjang.

Pemerintah segera mereformasi instrumentasi kebijakan, lakukan padu serasi semua peraturan yang bersifat normatif dan teknis terkait dengan penyelenggaraan tata ruang. Contohnya melalui Komisi Perencanaan di daerah untuk mengawal transformasi kelembagaan penataan ruang dan pertanahan.

Hal itu bisa menjamin inklusifitas dan akuntabilitas perizinan yang selama ini prosesnya disangsikan oleh masyarakat.

Perjelas komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan kita. Sampai saat ini, belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah terkait dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

Kita juga masih belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat.

Para wali kota dan bupati yang memenangi kontestasi pilkada harus fokus pada pemenuhan tuntutan publik dan warga kota. Warga perlu kenyamanan dan kesejahteraan, dan ingin dilibatkan.

Kemudian identifikasi tujuan, peran dan arah pelayanan publik yang dijabarkan di dalam rencana.

Karena itu, inovasi di level kebijakan dan program daerah menjadi bagian penting dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, agar kota dan kabupaten menjamin inklusif, berkeadilan dan dinamis.

Selamat Tahun Baru 2017!

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X