Indonesia Darurat Penataan Ruang

Kompas.com - 31/12/2016, 19:00 WIB
Warga Nagan Raya, Aceh Barat melakukan unjuk rasa dan mengancam akan memboikot Pemilu jika sengketa tanah tidak segera diselesaikan oleh pemerintah. Kompas.com/ Raja UmarWarga Nagan Raya, Aceh Barat melakukan unjuk rasa dan mengancam akan memboikot Pemilu jika sengketa tanah tidak segera diselesaikan oleh pemerintah.
EditorHilda B Alexander

Pengendalian pemanfaatan lahan harus seimbang. Masalah aksesibilitas dan mobilitas akan menjadi isu penting kota-kota Indonesia. Mobilitas masyarakat perlu didukung oleh angkutan masal yang mumpuni.

Langkah nyata

Urbanisasi, reformasi birokrasi dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menjadi harapan kita. Apa yang perlu diperhatikan dalam merencana ke depan? Pentingnya perbaikan transparansi, tata kelola dan partisipasi, akan menjadi kunci untuk mendekatkan jarak antara kepentingan rakyat, ekonomi dan politis.

Pemimpin kota dan pemerintah daerah harus mengikutsertakan masyarakat dan komunitasnya, kenali kebutuhan masyarakat dan dapatkan masukan dalam rangka menjalankan proses perencanaan yang kritis dan logis, serta fokus kepada sasaran jangka panjang.

Pemerintah segera mereformasi instrumentasi kebijakan, lakukan padu serasi semua peraturan yang bersifat normatif dan teknis terkait dengan penyelenggaraan tata ruang. Contohnya melalui Komisi Perencanaan di daerah untuk mengawal transformasi kelembagaan penataan ruang dan pertanahan.

Hal itu bisa menjamin inklusifitas dan akuntabilitas perizinan yang selama ini prosesnya disangsikan oleh masyarakat.

Perjelas komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan kita. Sampai saat ini, belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah terkait dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

Kita juga masih belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat.

Para wali kota dan bupati yang memenangi kontestasi pilkada harus fokus pada pemenuhan tuntutan publik dan warga kota. Warga perlu kenyamanan dan kesejahteraan, dan ingin dilibatkan.

Kemudian identifikasi tujuan, peran dan arah pelayanan publik yang dijabarkan di dalam rencana.

Karena itu, inovasi di level kebijakan dan program daerah menjadi bagian penting dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, agar kota dan kabupaten menjamin inklusif, berkeadilan dan dinamis.

Selamat Tahun Baru 2017!

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Nongsa D-Town Diresmikan, Ada Pusat Film dan Animasi Ala Hollywood

Berita
Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Daliana Suryawinata, Satu-satunya Arsitek Perempuan Indonesia yang Masuk Daftar Architizer A+A Awards

Arsitektur
Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Saltmine Raup Pendanaan Seri A Senilai Rp 285 Miliar

Perkantoran
Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Perluas Jangkauan Pasar, ACP Tunjuk Travelio Kelola LRT City Ciracas

Apartemen
Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Tingkatkan Minat Baca, Lotte Renovasi Tiga Perpustakaan Sekolah di Jakarta

Fasilitas
Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Setelah PPN, Pengembang Minta BPHTB Diturunkan Jadi 2,5 Persen

Berita
Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Krakatau Bandar Samudera dan KAI Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

Kawasan Terpadu
Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Pertama Kali dalam Sejarah Beli Rumah Bebas PPN, REI: Harus Dimanfaatkan Konsumen

Berita
Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC

Berita
Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Masuki Tahap Akhir, Konstruksi Tol Cengkareng-Kunciran Tuntas Maret 2021

Berita
Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Restorative Justice Tata Ruang Diterapkan, Ahli: Berkaitan dengan Pemulihan

Kawasan Terpadu
[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

[POPULER PROPERTI] Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

Berita
Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Pemerintah Terapkan Restorative Justice bagi Pelanggar Tata Ruang, Apa Itu?

Kawasan Terpadu
PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

PPN Rumah Rp 2 Miliar-Rp 5 Miliar Didiskon Pemerintah 50 Persen

Berita
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur Insentif Sektor Hotel, Kafe dan Restoran

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X