Indonesia Darurat Penataan Ruang

Kompas.com - 31/12/2016, 19:00 WIB
Foto aerial bantaran Kali Ciliwung tiga minggu pasca penggusuran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (19/10). Aktivitas pemasangan turap beton untuk normalisasi mulai dilakukan di sepanjang bantaran Kali Ciliwung sisi barat. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANFoto aerial bantaran Kali Ciliwung tiga minggu pasca penggusuran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (19/10). Aktivitas pemasangan turap beton untuk normalisasi mulai dilakukan di sepanjang bantaran Kali Ciliwung sisi barat.
EditorHilda B Alexander

Seperti dikatakan Saskia, kota dan ruang adalah artefak politik, hasil proses dan dinamika teknokratik dalam sistem politik. Kota menjadi lambang hubungan antara ide dan berbagai kepentingan sosial.

Mereka membawa pendulum mahzab perencanaan semakin ke kiri, di mana dunia ini semakin ke kanan dan kapitalistik dengan proses akusisi ruang global yang semakin massif.

Trend dunia perencanaan kota menunjukan keberpihakan atas keadilan sosial dan kesetaraan. Kepastian untuk menjamin semua warga mendapatkan kesempatan yang sama, menciptakan dorongan kota-kota yang paling nyaman di dunia berdasarkan index Most Livable Cities oleh the Economist Intelligence Unit.

Indeks ini menempatkan kota-kota dengan desain yang memiliki keterlibatan masyarakat yang tinggi, dan desain rencana yang sangat sosialistik.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kota-kota kita masih bertumbuh secara alamiah. Intervensi produk rencana masih terbatas pada aturan dan penggunaan pedoman rencana yang sangat sentralistik. Hasilnya, ada benang merah yang bisa ditarik, seperti mewabahnya “Un-structured over-planning”.

Cara berpikir seperti ini, menganggap semua ruang itu, bisa didesain fisiknya. Padahal, ada ruang, yang justru harus dibiarkan keasliannya. Nampaknya mahzab perencanaan yang sosialis, berpadu dengan politik populis, tak mampu menahan nafsu kapitalistik dan konsumerisme untuk merambah ruang. 

Urban Regeneration sebagai manifestasi strategi pemanfaatan ruang kota-kota masih teramat langka. Butuh pembenahan sistem penataan ruang agar prosesnya tidak hanya demi kepentingan bisnis.

Perlu terobosan dan inovasi untuk mendukung Nawa Cita pembangunan, dan dalam jangka panjang membentuk sistem perencanaan yang lebih humanis.

Dimensi kemanusiaan selama ini ditinggalkan karena lebih fokus pada konektifitas infrastruktur. Dehumanisasi perencanaan ini apabila dibiarkan akan menghasilkan ruang-ruang yang tidak layak huni karena menerobos daya dukung lingkungan (carrying capacity), delineasi ekoregion, dan optimasi ruang.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X