Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Indonesia Darurat Penataan Ruang

Kompas.com - 31/12/2016, 19:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHilda B Alexander

Pengendalian pemanfaatan lahan harus seimbang. Masalah aksesibilitas dan mobilitas akan menjadi isu penting kota-kota Indonesia. Mobilitas masyarakat perlu didukung oleh angkutan masal yang mumpuni.

Langkah nyata

Urbanisasi, reformasi birokrasi dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menjadi harapan kita. Apa yang perlu diperhatikan dalam merencana ke depan? Pentingnya perbaikan transparansi, tata kelola dan partisipasi, akan menjadi kunci untuk mendekatkan jarak antara kepentingan rakyat, ekonomi dan politis.

Pemimpin kota dan pemerintah daerah harus mengikutsertakan masyarakat dan komunitasnya, kenali kebutuhan masyarakat dan dapatkan masukan dalam rangka menjalankan proses perencanaan yang kritis dan logis, serta fokus kepada sasaran jangka panjang.

Pemerintah segera mereformasi instrumentasi kebijakan, lakukan padu serasi semua peraturan yang bersifat normatif dan teknis terkait dengan penyelenggaraan tata ruang. Contohnya melalui Komisi Perencanaan di daerah untuk mengawal transformasi kelembagaan penataan ruang dan pertanahan.

Hal itu bisa menjamin inklusifitas dan akuntabilitas perizinan yang selama ini prosesnya disangsikan oleh masyarakat.

Perjelas komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan kita. Sampai saat ini, belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah terkait dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

Kita juga masih belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat.

Para wali kota dan bupati yang memenangi kontestasi pilkada harus fokus pada pemenuhan tuntutan publik dan warga kota. Warga perlu kenyamanan dan kesejahteraan, dan ingin dilibatkan.

Kemudian identifikasi tujuan, peran dan arah pelayanan publik yang dijabarkan di dalam rencana.

Karena itu, inovasi di level kebijakan dan program daerah menjadi bagian penting dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, agar kota dan kabupaten menjamin inklusif, berkeadilan dan dinamis.

Selamat Tahun Baru 2017!

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com