Konflik Ruang Ancam Percepatan Pembangunan

Pemerintah segera melakukan reformasi instrumentasi kebijakan, melakukan padu serasi semua peraturan yang bersifat normatif dan teknis terkait dengan penyelenggaraan perencanaan tata ruang. Salah satunya juga adalah melalui Komisi Perencanaan di daerah yang mengawal transformasi kelembagaan penataan ruang dan pertanahan dalam menjamin inklusifitas dan akuntabilitas perizinan yang selama ini disangsikan oleh masyarakat proses pengeluaran izinnya.

Perjelas komitmen pemerintah Indonesia di dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan. Sampai saat ini, belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah saat ini berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.

Kita juga masih belum melihat bagaimana pemerintah secara eksplisit memasukkan agenda carrying capacity, pengentasan kemiskinan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih kepada masyarakat, maupun penyediaan perumahan rakyat.

Hal inilah yang menyebabkan pentingnya para menteri terkait untuk dapat menempatkan perencanaan dan produk rencana tata ruang sebagai bagian strategis dari kebijakannya. Demikian juga para wali kota, bupati dan gubernur, yang sejatinya menjadi perencana daerah, di mana kualitas rencana tata ruang baik RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi, dan rencana lingkungan menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, kita perlu segara mengatasi tumpang tindihnya urusan perkotaan di pemerintah. Hal ini terekam dari kualitas Country Report Indonesia untuk Habitat III yang mencakup Agenda Baru Perkotaan yang masih sangat normatif dan tidak memiliki dimensi visioner.

Belum mencerminkan bagaimana strategi Indonesia mengelola perkotaannya, pentingnya hubungan desa kota, dan bagaimana isu kota desa menjadi momentum politik pemerintah untuk menciptakan tempat hidup yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pada Article 102 Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda) yang dilansir di Quito baru-baru ini, ditekankan pentingnya profesi perencana kota dalam proses menciptakan kota yang nyaman, aman dan berkesinambungan. Aspek pembinaan untuk menciptakan profesi perencana yang mumpuni dan profesional menjadi tantangan khusus, sebagai bagian dari community of practice dalam perencanaan di dunia, dan di Indonesia.

Pekerjaan berat perencanaan dan pembangunan adalah kerja besar lintas sektor dan lintas profesi. Untuk itu para perencana membangun kemitraan dan kerjasama lintas profesi bersama para arsitek, surveyor dan ahli pemetaan, jasa penilai, para ahli geografi, kelautan dan banyak lagi.

Di Indonesia hal ini sudah mulai diperkuat dengan ditandatanganinya memo kesepahaman antara IAP dengan Ikatan Ahli Arsitek (IAI), Ikatan Ahli Surveying Indonesia (ISI), maupun perguruan-perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana perencana yang tergabung dalam Asosiasi Sekolah Perencanaan (ASPI).

Urusan perencanaan wilayah dan kota tidak dapat dilepaskan dengan pembinaan kepada profesi yang mendukung proses perencanaan itu sendiri. Diharapkan IAP bekerjasam dengan segenap pemangku kepentingan dapat membawa perubahan dalam pengembangan profesi perencana penataan ruang, dan lebih peka terhadap pelayanan kebutuhan peningkatan kualitas, kepastian hukum sertifikasi perencana dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif sebagai ekonomi terbesar di Asean Economic Community.