80 Persen Akses Air Minum dan Sanitasi di Desa NTB Terpenuhi

MATARAM, KOMPAS.com – Mengacu kepada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 2019, masyarakat harus memiliki akses terhadap air minum.

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2013-2018, capaian layanan air minum untuk perkotaan adalah sebesar 87,56 persen dan pedesaan sebesar 81,87 persen.

Untuk mencapai target RPJMN, pembangunan sarana air minum menjadi salah satu program prioritas.

Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu program terobosan Pemerintah Provinsi NTB untuk pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) no 6, menyangkut pemenuhan kebutuhan air minum.

"Penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi di NTB adalah salah satu tantangan pembangunan saat ini. Terbatasnya akses terhadap sarana air minum dan sanitasi dasar yang layak berdampak terhadap tingkat kesehatan dan produktivitas masyarakat," ujar Gubernur NTB Zainul Majdi saat diskusi media dalam rangka Program Peningkatan Akses Air Minum dan Penyehatan Lingkungan oleh AQUA di NTB, Kamis (13/10/2016).

Zainul memberi apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk swasta yang juga membantu pemerintah.

Menurut dia, kemitraan multi pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program di NTB.

Dalam partisipasi Aqua sebagai swasta yang meembeeri bantuan, melakukan berbagai macam kegiatan sejak 2007.

Sustainable Development Manager Danone Aqua Okta Fitrianos, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia dalam mendapatkan akses air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan.

"Program ini kami implementasikan di berbagai wilayah operasional maupun di lokasi yang memang membutuhkan, termasuk di NTB,” tutur Okta.

Aqua bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat Peduli–Nusa Tenggara Barat (YMP-NTB) dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan akses air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan di NTB.

Pemilihan Lombok Timur sebagai wilayah sasaran berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional.

Meskipun perusahaan ini tidak beroperasi di Lombok Timur, program ini dirasa penting karena lokasi tersebut termasuk dalam peta rawan air minum dan sanitasi.

Selain itu, pemerintah daerahnya memiliki komitmen dan perencanaan yang kuat untuk menyelesaikan isu-isu air minum dan sanitasi di wilayahnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur YMP-NTB Ellena Rachmawati mengatakan, masyarakat di Desa Beriri Jarak dan Kembang Kerang Daya, Lombok Dua dulunya mengalami kesulitan mengakses air, terlebih saat musim kemarau.