Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reklamasi Bukan Solusi Masalah Jakarta, tetapi Ini...

Kompas.com - 15/09/2016, 21:00 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk mengizinkan diteruskannya kembali pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dinilai kontradiktif dengan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). masalah-masalah di Jakarta, terutama dari segi lingkungan, sudah terlampau parah sebelum adanya reklamasi pulau-pulau baru.

"Visinya harus jelas, Jakarta mau diapain sebenarnya? Kota seperti apa? Kalau dilihat dari sustainability, layak ditinggali, ramah bagi semua kelompok masyarakat, pemecahannya bukan reklamasi, yang seolah-olah satu cara memecahkan semuanya," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati atau Yaya saat konferensi pers di Gallery Walhi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Yaya menambahkan, untuk mengatasi masalah di pesisir laut solusinya tidak hanya dengan membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Solusi ini hanya memusatkan satu cara untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Di sisi lain, Jakarta bermasalah sejak dari hulu hingga hilir.

Seperti diketahui, ada 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Sementara pola-pola ekspansif yang dilakukan pemerintah, contohnya dengan reklamasi, tidak berkelanjutan.

Teluk Jakarta sendiri merupakan wilayah hidup nelayan yang akan terdampak lingkungannya akibat reklamasi.

Selain itu, jika dikatakan muka tanah terus turun setiap tahunnya, Yaya mempertanyakan banyaknya gedung-gedung yang dibangun.

"Berapa ruang terbuka hijau yang tertutup beton? Bagaimana penyedotan air tanah? Bagaimana pembebanan akibat bangunan tinggi?" tanya dia.

Alih-alih reklamasi, Yaya meminta pemerintah melakukan rehabilitasi, salah satunya dengan mengurangi beban yang masuk ke Teluk Jakarta.

Pertama, pemerintah harus mengatasi masalah sedimentasi akibat hilangnya wilayah hutan atau lahan terbuka di hulu.

Kedua, pemerintah harus mengurangi beban sampah dan limbah, baik rumah tangga atau industri yang mencemari sungai-sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta.

"Ibu kota ini tidak punya waste water treatment untuk limbah domestik. Sementara limbah industri juga dibuang ke sungai. Ini harus diatasi," ucap Yaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
[POPULER PROPERTI] Ara Bagi-bagi Rp 100 Juta Buat Penghuni Huntap Cianjur

[POPULER PROPERTI] Ara Bagi-bagi Rp 100 Juta Buat Penghuni Huntap Cianjur

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karimun: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karimun: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau