Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reklamasi Bukan Solusi Masalah Jakarta, tetapi Ini...

Kompas.com - 15/09/2016, 21:00 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk mengizinkan diteruskannya kembali pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dinilai kontradiktif dengan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). masalah-masalah di Jakarta, terutama dari segi lingkungan, sudah terlampau parah sebelum adanya reklamasi pulau-pulau baru.

"Visinya harus jelas, Jakarta mau diapain sebenarnya? Kota seperti apa? Kalau dilihat dari sustainability, layak ditinggali, ramah bagi semua kelompok masyarakat, pemecahannya bukan reklamasi, yang seolah-olah satu cara memecahkan semuanya," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati atau Yaya saat konferensi pers di Gallery Walhi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Yaya menambahkan, untuk mengatasi masalah di pesisir laut solusinya tidak hanya dengan membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Solusi ini hanya memusatkan satu cara untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Di sisi lain, Jakarta bermasalah sejak dari hulu hingga hilir.

Seperti diketahui, ada 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Sementara pola-pola ekspansif yang dilakukan pemerintah, contohnya dengan reklamasi, tidak berkelanjutan.

Teluk Jakarta sendiri merupakan wilayah hidup nelayan yang akan terdampak lingkungannya akibat reklamasi.

Selain itu, jika dikatakan muka tanah terus turun setiap tahunnya, Yaya mempertanyakan banyaknya gedung-gedung yang dibangun.

"Berapa ruang terbuka hijau yang tertutup beton? Bagaimana penyedotan air tanah? Bagaimana pembebanan akibat bangunan tinggi?" tanya dia.

Alih-alih reklamasi, Yaya meminta pemerintah melakukan rehabilitasi, salah satunya dengan mengurangi beban yang masuk ke Teluk Jakarta.

Pertama, pemerintah harus mengatasi masalah sedimentasi akibat hilangnya wilayah hutan atau lahan terbuka di hulu.

Kedua, pemerintah harus mengurangi beban sampah dan limbah, baik rumah tangga atau industri yang mencemari sungai-sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta.

"Ibu kota ini tidak punya waste water treatment untuk limbah domestik. Sementara limbah industri juga dibuang ke sungai. Ini harus diatasi," ucap Yaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

80 Persen Masalah Sengketa Tanah Berasal dari Keruwetan Data

80 Persen Masalah Sengketa Tanah Berasal dari Keruwetan Data

Berita
Jejak Ikonik Paradise Indonesia, Membangun 'Surga' di Bumi

Jejak Ikonik Paradise Indonesia, Membangun "Surga" di Bumi

Kawasan Terpadu
Perlukah Mencabut Kabel Kulkas Sebelum Pergi Mudik Lebaran?

Perlukah Mencabut Kabel Kulkas Sebelum Pergi Mudik Lebaran?

Tips
93,4 Persen Truk yang Melintasi Tol Jagorawi Tahun 2024 Merupakan ODOL

93,4 Persen Truk yang Melintasi Tol Jagorawi Tahun 2024 Merupakan ODOL

Berita
Nusron Desak Pemda Segera Buat RDTR, Baru Ada 619 dari Target 2.000

Nusron Desak Pemda Segera Buat RDTR, Baru Ada 619 dari Target 2.000

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Labuhanbatu Utara: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Labuhanbatu Utara: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Simalungun: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Simalungun: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Labuhanbatu: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Labuhanbatu: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Nias: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Nias: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Tanjung Balai: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Tanjung Balai: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tapanuli Utara: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tapanuli Utara: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Serdang Bedagai: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Serdang Bedagai: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Sibolga: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Sibolga: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mandailing Natal: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Mandailing Natal: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dairi: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dairi: Pilihan Hunian Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau