Mitigasi Bencana Perlu Memperhitungkan Tata Ruang

Kompas.com - 30/05/2016, 23:28 WIB
Gedung STIE Kerjasama, Jalan Porwanggan No. 549, Purwo Kinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, roboh akibat gempa di Yogyakarta pada 26 Mei 2006. KOMPAS/DAVY SUKAMTAGedung STIE Kerjasama, Jalan Porwanggan No. 549, Purwo Kinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, roboh akibat gempa di Yogyakarta pada 26 Mei 2006.
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanggulangan bencana merupakan salah satu visi pemerintah yang masuk dalam program Nawacita.

Pentingnya penanggulangan bencana ini secara paralel dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.

"Penanggulanan bencana dilakukan untuk melindungi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Wisnu Widjaja saat "Workshop Karakterisasi Sumber Gempa Baru untuk Updating Peta Gempa Indonesia 2016" di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Ia mengatakan, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan bencana alam membutuhkan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalisasi bencana di masa depan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, pemerintah juga diarahkan untuk menanggulangi bencana dan meningkatkan ketahanan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sasarannya adalah menurunkan indeks risiko. Terutama, karena Indonesia berada di lingkungan ekonomi yang kian bertumbuh.

"Kita diharapkan bisa menurunkan risiko bencana di 136 pusat-pusat pertumbuhan. Kalau bisa melindungi pusat-pusat pertumbuhan, kita harapkan ekonomi tumbuh dan kerentanan di daerah lain bisa kita kurangi," jelas Wisnu.

Dalam upaya tersebut, BPNB melaksanakan beberapa strategi utama, antara lain internalisasi mitigasi bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Kaitannya dengan Kementerian ATR/BPN sendiri adalah pemerintah perlu memperhitungkan pembangunan dalam penyusunan tata ruang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X