Kompas.com - 11/05/2016, 14:59 WIB
Penandatanganan LOI antara Pemerintah Belanda dengan KOICA dalam rangka bantuan studi untuk program NCICD, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Rabu (3/9/2015). Arimbi RamadhianiPenandatanganan LOI antara Pemerintah Belanda dengan KOICA dalam rangka bantuan studi untuk program NCICD, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Rabu (3/9/2015).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjanjikan konsep rancangan induk (masterplan) Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCIC) bakal dikebut dan kelar dalam dua minggu dinilai mengabaikan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Pemerintah Janjikan Rencana Induk NCICD Kelar 2 Minggu

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jelas pernyataan tersebut sangat disayangkan. Kementerian PUPR terus mengabaikan instruksi Presiden Jokowi, dan selalu memberikan pernyataan publik yang beragam," ujar Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, Bernardus Djonoputro kepada Kompas.com, Rabu (11/5/2016).

Padahal, Bernardus melanjutkan, Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam rapat terbatas (ratas) kabinet pada 27 April 2016 lalu, memutuskan moratorium reklamasi Teluk Jakarta hingga enam bulan mendatang.

Selama enam bulan itu, pemerintah akan membuat rencana induk holistik, terperinci dan mendalam terkait pengembangan NCICD.

Penyusunan rencana induk secara komprehensif tersebut, kata Bernardus, mutlak perlu dilakukan, mengingat praktik reklamasi yang abai terhadap prosedur perencanaan telah menambah ruwetnya persoalan Teluk Jakarta.

"Karena itu, pengorganisasi solusinya juga harus holistik dan meminta komitmen pemerintah daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta menggunakan pendekatan Manajemen Krisis dan Kedaruratan," papar Bernardus.

Bernardus pun mengajukan tujuh hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama dan utama adalah rencana induk NCICD tidak bisa hanya bertumpu pada masalah tata air, tapi harus visioner membangun peradaban baru yang modern, sehingga dimensi pembangunannya harus lintas sektor dan komprehensif.

KOMPAS / AGUS SUSANTO Alat berat digunakan dalam pembuatan pantai pasir putih di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (28/3/2015). PT Pembangunan Jaya Ancol merencanakan memperluas area hiburan dengan melakukan reklamasi pantai seluas 32 hektar.
Kedua, keputusan NCICD adalah keputusan besar yang sudah didorong oleh Pemerintah Pusat sejak 3-5 tahun lalu.

Proses perencanaan yang cenderung tertutup dan melibatkan elite, tidak mencerminkan tuntutan terhadap suatu perencanaan yang inklusif dan demokratis, sebagaimana nilai-nilai dan prinsip pembangunan.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.