Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/04/2016, 19:32 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengembang diberikan izin prinsip untuk membangun 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.

Pengembang tersebut yaitu PT Kapuk Niaga Indah, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Muara Wisesa Samudera atau anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Taman Harapan Indah, PT Jaladri Kartika Eka Paksi, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelindo, dan PT Kek Marunda Jakarta.

Namun, menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), reklamasi tidak seindah seperti yang dijanjikan para pengembang ini. 

Berikut 19 alasan mengapa reklamasi justru harus ditentang. Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya. Baca: 19 Alasan Reklamasi Harus DIhentikan (I)

11. Merusak situs sejarah Jakarta

Situs sejarah kota Jakarta sebagai kota bandar dengan pulau-pulau bersejarahnya di sekitar Teluk Jakarta akan tergerus dan hilang, jika reklamasi dilakukan.

Pelabuhan Sunda Kelapa juga akan terancam hilang dengan keberadaan 17 pulau rekayasa tersebut.

12. Mengancam obyek vital nasional

Saat ini, terdapat PLTGU dan PLTU di Muara Karang, Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman di Jakarta Muara Baru.

KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara.
Reklamasi Pulau G yang konsesinya dipegang PT Muara Wisesa Samudera, akan merusak kabel pipa kabel dan gas bawah laut yang menjadi suplai listrik Ibukota Jakarta.

13. Untuk siapa?

Reklamasi dibangun untuk kelas ekonomi atas, tidak untuk semua kelas apalagi menengah ke bawah. Harga properti yang dijual paling rendah seharga Rp 3,77 miliar dengan luas bangunan 128 meter persegi dan luas tanah 90 meter persegi.

Dengan harga setinggi ini, siapa yang sanggup membelinya?

14. Butuh restorasi bukan reklamasi, revitalisasi tanpar

Pencemaran logam berat di perairan Teluk Jakarta memang masih dalam standar aman nasional. Namun, angka pencemaran ini telah melampaui standar Netherlands Standards for Water Sediment.

Untuk mencegah pencemaran semakin parah, yang seharusnya dilakukan adalah dengan restorasi lingkungan, bukanlah reklamasi yang justru akan menambah kerusakan dan pencemaran laut.

Reklamasi bisa mencemari air laut bahkan sejak proses pembangunan sampai beroperasinya pulau-pulau reklamasi.

15. Comberan raksasa yang berakibat kematian ikan

Perairan di Teluk Jakarta pasca proyek reklamasi dan Giant Sea Wall akan menjadi comberan raksasa. Kematian ikan akan semakin parah karena kemampuan pembilasan alami (natural flushing) akan hancur.

Sedimen dari 13 sungai akan bertumpuk dan akan terjadi ledakan alga (booming fithoplankton) yang mengakibatkannya kadar oksigen rendah dan terjadi kematian ikan.

Kematian ikan pada awal Desember 2015 bukanlah yang pertama. Hal yang sama dan diketahui publik pernah terjadi pada tahun 1970-an, 2004, dan 2007.

16. Mengancam identitas nelayan sebagai penopang kedaulatan pangan

Reklamasi akan merampas dan menghilangkan wilayah penangkapan ikan. Sebanyak 16.000 kepala keluarga nelayan terancam tergusur dari wilayah hidup dan kehilangan pekerjaannya.

Pembuatan 17 pulau ini juga akan mengganggu aktivitas 600 kapal dari total 5.600 kapal nelayan yang ada di DKI Jakarta. Padahal, nelayan merupakan pahlawan protein bangsa, salah satu penopang kedaulatan pangan.

HERU SRI KUMORO Pulau buatan hasil reklamasi di pesisir utara Kota Jakarta mulai nampak, Kamis (17/7/2014).
Hal ini telah diakui dunia internasional dengan mengubah paradigma nelayan tradisional sebagai solusi lapangan pekerjaan, pemenuhan pangan perikanan dan ketimpangan kemiskinan.

17. Meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan terhadap perempuan pesisir

Proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak pernah memperhitungkan situasi khusus perempuan di pesisir Teluk Jakarta.

Menurut data Walhi, tidak pernah ada data terpilah gender maupun kajian dampak yang berbeda terhadap perempuan.

Perempuan pengupas kerang hijau menurun tajam pendapatannya, sehingga banyak yang bekerja serabutan termasuk menjadi buruh cuci ataupun pemulung.

Ditambah dengan beban kerja domestiknya, rata-rata perempuan di pesisir Teluk Jakarta bekerja setidaknya 18 jam sehari yang membahayakan kesehatan reproduksinya.

18. Tidak memberi nilai tambah pada Jakarta

Reklamasi hanya akan menjadi perumahan dan pusat komersial dengan desain arsitektur medioker yang tidak menjadi inspirasi ataupun kebanggaan Jakarta.

Tidak ada capaian besar maupun urgensi ekonomi padahal biaya sosial dan lingkungannya sangat tinggi.

Berbeda dengan Esplanade di Singapura atau Pantai Rio di Brazil, atau fasilitas publik yang bermanfaat, reklamasi di Jakarta hanya akan menjadi Pantai Indah Kapuk seluas separuh Kota Bogor.

19. Mimpi buruk Poros Maritim

Prof AB Lapian menyatakan Indonesia adalah sebagai “Negara kelautan yang bertabur pulau-pulau”. Namun, reklamasi menjadikan Indonesia sebagai negara daratan rekayasa dan pembohongan kelautan. Reklamasi memungunggi lautan dengan menimbun laut menjadi daratan baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
[POPULER PROPERTI] Ara Bagi-bagi Rp 100 Juta Buat Penghuni Huntap Cianjur

[POPULER PROPERTI] Ara Bagi-bagi Rp 100 Juta Buat Penghuni Huntap Cianjur

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau