Lima Catatan Penting tentang UU Tabungan Perumahan Rakyat

Kompas.com - 25/02/2016, 22:52 WIB
Ilustrasi properti www.shutterstock.comIlustrasi properti
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Ada lima poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait disahkannya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh DPR RI Selasa (23/2/2016). 

Menurut Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, lima poin ini penting diperhatikan sebelum UU Tapera efektif diberlakukan.

Pertama, mengenai besaran pungutan yang dipotong dari penghasilan pekerja. Ada wacana pungutan sebesar 3 persen. Namun, angka ini dipandang Jehansyah terlalu memberatkan, baik bagi perusahaan maupun pekerja. 

Jehansyah mengusulkan, besaran pungutan hanya 0,5 persen. Rinciannya, 0,1 persen dibayarkan oleh perusahaan, dan 0,4 persen oleh pekerja. 

"Angka 0,5 persen ideal. Tidak terlalu memberatkan," ujar Jehansyah kepada Kompas.com, Kamis (25/2/2016). 

Dengan pungutan sebesar itu, jika perusahaan punya 1.000 pekerja dengan rerata berpenghasilan Rp 5 juta, dana yang terkumpul sebesar Rp 300 juta per tahun.

Poin kedua, lanjut Jehansyah, hilangkan manajemen investasi dan penempatan dana-dana untuk investasi (placement deposit). Dalam UU Tapera manajemen investasi ini bisa dimaknai sebagai sarana bancakan investasi para pejabat pemerintah.

"Jadi, sebaikanya ditiadakan. Dana pungutan Tapera ini langsung saja diserahkan kepada bank pelaksana, katakanlah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang memang punya kapasitas dan pengalaman dalam pembiayaan perumahan," tutur Jehansyah.

Dengan demikian, keberadaan Badan Pengelola (BP) Tapera menjadi tidak diperlukan. BP Tapera, kata Jehansyah, justru kontraproduktif, karena ini merupakan organisasi baru. Dengan membentuk organisasi baru, berarti ada pembiayaan baru. Hal ini tidak efektif.  

Poin ketiga, pemerintah harus memutuskan penunjukan lembaga pelaksana pembangunan perumahan, sekaligus mengembangkan delivery system pembiayaan yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nanti. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Sektor Properti di Medan Mulai Bangkit, Penjualan VBL Capai 100 Unit

Perumahan
Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Implementasi SIMBG, KADIN: Dampaknya Tidak Hanya pada Industri Properti

Berita
Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Menghitung Manfaat Tol Trans-Sumatera Bagi Provinsi yang Dilintasi

Berita
Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Lewat Tol Cisumdawu, Waktu Tempuh Bandung-Bandara Kertajati 1 Jam

Berita
Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Hindari Omicron, JIS Ditutup Sementara untuk Kunjungan Umum

Berita
The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

The Okura Residence and Hotel Jakarta Mulai Dibangun, Investasi Rp 2,7 Triliun

Kawasan Terpadu
Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Bidik Rp 650 Miliar, Paramount Lansir Dua Produk Ruko di Gading Serpong

Berita
Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf 'Y'

Membentang di Atas Sungai Brantas, Jembatan Ploso Berdesain Huruf "Y"

Konstruksi
194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

194 Tower Rumah Susun Dibangun Sepanjang Tahun 2021

Konstruksi
Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Sebentar Lagi Rampung, Ini Sisa Pekerjaan Jakarta International Stadium

Fasilitas
Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Menteri Basuki Minta Insinyur Indonesia Terlibat Bangun IKN Nusantara

Kawasan Terpadu
Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Uang Ganti Rugi Lahan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Tembus Rp 5 Triliun

Berita
Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Agar Tak Tertipu Pengembang Berkedok Syariah, Ini Cara Menghindarinya

Hunian
MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

MITJ Gandeng Perusahaan Jepang Kembangkan TOD di Jabodetabek

Kawasan Terpadu
DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

DPR Minta Kementerian PUPR Gunakan Bahan Baku Lokal untuk Infrastruktur

Konstruksi
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.