Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Pengembang, Harga Rumah Komersial Mustahil Dibatasi

Kompas.com - 23/02/2016, 18:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah yang akan menerapkan pembatasan harga rumah komersial ditentang pengembang.

Bahkan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, menganggap pemerintah ngawur

Ketidaksetujuan lain diutarakan Komisaris PT Hanson International Tbk Tanto Kurniawan. Menurut dia, pemerintah tidak mungkin dan mustahil dibatasi, karena harga tanah di dalam satu wilayah saja bisa berbeda-beda.

"Bagaimana mungkin Dirjen ini (Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus) bisa menentukan harga sementara nilai lahan berbeda-beda. Belum lagi kualitas dan fasilitas yang berbeda pula," tutur Tanto kepada Kompas.com, Minggu (21/2/2016).

Pada dasarnya, kata Tanto, konsumen mencari instrumen untuk penempatan uangnya melalui investasi properti. Pertimbangan mereka, lokasi, fasilitas, dan reputasi pengembang. (Baca: Pemerintah Akan Batasi Harga Rumah Komersial)

Di lokasi yang sama saja, Tanto menggambarkan, harga ruang kantor International Financial Center milik Keppel Land bisa berbeda dengan harga ruang kantor yang sedang dibangun oleh Dua Mutiara Group milik Tan Kian.

"Fasilitas yang lengkap di dalam gedung akan menambah harga jual. Itu kita bicara di Jalan Sudirmanm Jakarta Pusat dan bangunannya berjarak hanya 50 meter," tutur Tanto.

Demikian halnya dengan pengembangan skala lebih besar seperti kawasan Pondok Indah yang dibesut PT Metropolitan Kentjana Tbk, juga berbeda dengan Gandaria City yang dibangun oleh Pakuwon Group.

Begitu pula di BSD City. Terdapat perbedaan harga antara Branz yang merupakan kolaborasi Sinarmas Land dengan Tokyu Land Indonesia dan Nava Park hasil kerjasama Sinarmas Land dan Hongkong Land.

starwoodhotels Sheraton Jakarta Gandaria City Hotel
Jika Branz dibanderol Rp 23 juta per meter persegi, dan Nava Park Rp 31 juta per meter persegi padahal lokasinya sama-sama di BSD City, pemerintah akan mengharapkan apa dari kondisi aktual ini?

"Jadi bagaimana pemerintah mau bikin harga patokan yang sama? Mustahil sekali," sebut Tanto.

Tutup Izin Lokasi Baru

Untuk apa pemerintah "mengotori" tangan mereka jika pada akhirnya mekanisme pasar yang akan menentukan.

Lain halnya dengan China, pada saat harga properti meroket terus, yang mereka lakukan adalah menutup proses pemberian izin lokasi baru yang akan membuat pengembang tertentu saja yang menguasai land bank yang besar.

Di sini masalahnya adalah justru bagaimana pemerintah mendorong para pengembang untuk aktif menopang program pemerintah dalam penyediaan rumah murah.

Penguasaan lahan besar oleh pengembang seperti ini malah didukung mengingat program ini tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan BUMN.

"Lontaran wacana penetapan plafon harga terkesan hanya pengalihan isu pemerintah yang gagal dalam penyediaan satu juta rumah murah," sindir Tanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

REI Nilai Gebrakan Ara Bertolak Belakang dengan Satgas Perumahan

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bintan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
[POPULER PROPERTI] Ara Bagi-bagi Rp 100 Juta Buat Penghuni Huntap Cianjur

[POPULER PROPERTI] Ara Bagi-bagi Rp 100 Juta Buat Penghuni Huntap Cianjur

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karimun: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Karimun: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Ingin Perpanjang Masa Pakai Kipas Angin di Rumah? Lakukan 5 Hal Ini

Ingin Perpanjang Masa Pakai Kipas Angin di Rumah? Lakukan 5 Hal Ini

Tips
Pemerintah Punya Cara Pindahkan Warga di Zona Merah Gempa Cianjur

Pemerintah Punya Cara Pindahkan Warga di Zona Merah Gempa Cianjur

Berita
Pakuwon Mall Bekasi Dibuka, Standar Baru Berbelanja Senilai Rp 843 miliar

Pakuwon Mall Bekasi Dibuka, Standar Baru Berbelanja Senilai Rp 843 miliar

Ritel
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau