Pebisnis Jangan Cuma Berpikir "Business is Business"

Demikian dikemukakan oleh Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman, di hadapan 130 peserta dialog kebangsaan yang diselenggarakan REI DKI Jakarta dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Selasa (23/2/2016) di Gedung Lemhannas Jakarta. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Iindonesia, lanjut Amran, wawasan kebangsaan sangat perlu dipahami pengusaha sebagai penggerak roda ekonomi nasional.

"Anggapan business is business dan tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan adalah keliru. Wawasan kebangsaan justru diperlukan sebagai orientasi dasar dalam berbisnis," kata Amran.

Dia mengatakan, REI harus memikul tanggung jawab agar anggotanya tak hanya mumpuni berbisnis, tapi juga punya visi kebangsaan kuat. Sikap kenegarawanan jelas harus dimiliki pengusaha.

"Nilai-nilai itu harus ditanam di alam bawah sadar dan menjadi sikap mental seorang pengusaha realestat ke depan," paparnya.

Ketua kehormatan REI, Lukman Purnomosidi, mengapreasiasi langkah REI untuk punya sikap dan prinsip demikian. Menurut dia, hal itu sangat relevan, karena tantangan perumahan dan perkotaan ke depan semakin kompleks

"Kenapa relevan, karena pengusaha tidak cukup hanya menguasai bisnis properti, tapi juga dituntut memiliki perspektif mengenai pembangunan nasional. Itu agar mereka tahu arah pembangunan ke depan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Lukman, dalam menghadapi persaingan global, terutama dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pengusaha perlu memperdalan wawasan kebangsaan tersebut. Sikap demikian akan berdampak positif bagi pengusaha properti untuk mendukung pemerintah, khususnya program pembangunan satu juta rumah.

Gubernur Lemhannas, Prof Budi Susilo Soepandji, dalam sambutannya menjelaskan perlunya memperluas wawasan kebangsaan dan cakrawala pembangunan nasional bagi pelaku ekonomi. Hal itu mutlak dibutuhkan pengusaha, tanpa terkecuali.

"Semua pengusaha punya tanggung jawab membangun perekonomian nasional dengan komitmen kesejahteraan rakyat. Implementasi wawasan nusantara itu selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh," kata Budi.

Baca juga: Pemerintah Harus Siapkan Rumah Rakyat Dulu Baru Properti Asing