"Pos Lintas Batas Negara Bukan Mau Gagah-gagahan"

Kompas.com - 26/01/2016, 06:00 WIB
Gambaran kondisi terkini pembangunan jalan darat Mensalong-Tou Lumbis. Jalan itu termasuk penghubung Kalimantan Utara (Kaltara) dengan perbatasan Sabah, Malaysia. Foto diambil Rabu (28/10/2015).
Ridwan Aji Pitoko/Kompas.comGambaran kondisi terkini pembangunan jalan darat Mensalong-Tou Lumbis. Jalan itu termasuk penghubung Kalimantan Utara (Kaltara) dengan perbatasan Sabah, Malaysia. Foto diambil Rabu (28/10/2015).
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - "Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ini bukan mau gagah-gagahan, tapi sebagai jati diri bangsa".

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan hal tersebut terkait rencana pemerintah melanjutkan pembangunan PLBN saat Rapat Kerja Evaluasi Program 2015 dan Pembahasan Rencana Program Kerja 2016 bersama Komite II DPD RI, di kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Senin (25/1/2016).

Ada tujuh PLBN yang akan dilanjutkan kembali pembangunannya, antara lain PLBN Entikong, Aruk, dan Nanga Badau di Kalimantan Barat. 

Kemudian PLBN Wini, Mota'ain, dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta PLBN Skouw di Papua.

Dibangunnya 7 PLBN itu sebagai bentuk pengamanan Indonesia dari batas terluarnya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melibatkan Kementerian Pertahanan. 

Basuki sadar, bukan perkara mudah membangun 7 PLBN dan kawasan perbatasan. Ada banyak tantangan yang dihadapi. 

Tantangan pertama adalah biaya pembangunan yang besar. Sebanyak Rp 41,065 triliun dari total anggaran 2016 sebesar Rp 104,8 triliun diberikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk membangun berbagai infrastruktur, termasuk infrastruktur di kawasan perbatasan.

Perlu diketahui, jumlah itu merupakan yang tertinggi di antara Ditjen lainnya di Kementerian PUPR.

Kedua, menurut Basuki adalah terbatasnya sumber daya pekerja, material, dan bahan bakar minyak (BBM) akibat minimnya akses menuju kawasan perbatasan tersebut.

"Untuk ini misalnya kita sering kesulitan membawa eskavator karena harganya cenderung mahal untuk dibawa ke perbatasan," tambah Basuki.

Tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan lokasi kawasan perbatasan. Selain sulit, kawasan perbatasan seringkali tak bersahabat dengan alat-alat berat untuk konstruksi.

Kawasan perbatasan ini sebagian besar merupakan daerah pegunungan. 

Tantangan keempat, menurut Basuki adalah sulitnya mobilisasi alat dan material akibat keterisolasian yang kerap terjadi di kawasan perbatasan.

Tantangan terakhir adalah sebagian wilayah perbatasan berada atau melewati hutan lindung dan area konservasi sehingga memerlukan izin pinjam pakai atau kolaborasi.


Teras negara

Meski banyak tantangannya, Kementerian PUPR tetap akan membangun wilayah perbatasan yang dianggap sebagai teras dan garda terdepan Republik Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X