Dia mendorong agar tata ruang kawasan bisa dikedepankan menjadi terpadu. Selama ini, masing-masing pemimpin berpikir tentang daerahnya sendiri tanpa melihat satu kawasan, yakni Jabodetabek.
Ferry menambahkan, substansi tata ruang ini harus melibatkan pemerintah pusat selain Kementerian ATR/BPN, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena berkaitan dengan perda.
Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terlibat dalam membangun konektivitas transportasi dan infrastruktur.