Raperda Reklamasi Pantura Sarat Motif Ekonomi

Tujuan dibentuknya raperda itu adalah memberikan wajah baru bagi Jakarta yang selama ini dikenal sebagai kota semrawut. Adanya raperda tersebut juga bisa membuat Jakarta menjadi kota yang lebih baik lagi ke depannya.

"Ya, jadi bagus dong, kita punya kota keren dong. Kita kan sebagai ibukota mau juga wajah kota kita ini keren dan jadi bagus, lalu kemudian kita punya konsep melakukan revitalisasi terhadap pantai lama. Jadi, konsep ini konsep yang nggak bisa dipisahkan dari pengembangan wajah baru ibukota lebih modern dan bernilai ekonomis," kata Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, Kamis (22/10/2015) lalu.

Namun, lain halnya dengan pandangan Walhi yang menganggap bahwa raperda tersebut hanya fokus pada masalah ekonomi daripada niat untuk memperbaiki Jakarta. Keterlibatan pengembang-pengembang swasta dalam pembentukan 17 pulau juga seolah menguatkan hal tersebut.

"Ini murni motif ekonomi. Tanah di Jakarta sekarang harganya Rp 80 juta sampai Rp 100 juta per meter perseginya. Sementara tanah di kawasan reklamasi hanya sekitar Rp 20 juta. Kami di sini melihat nafsu ekonomi makin tinggi," tegas Deputi Direktur WALHI Jakarta, Zaenal Muttaqin, kepada Kompas.com, Senin (26/10/2015).

Raperda itu, lanjut Zaenal, apabila disahkan akan menjadi satu bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah tak bisa jika hanya menghitung faktor ekonomi tanpa memikirkan nasib dan dampak dari raperda itu terhadap lingkungan.

Karena itulah, lanjut dia, raperda tersebut perlu mendapat tinjauan secara nasional, bukan hanya dalam ranah DKI Jakarta saja. Sebelum Raperda itu masuk pembahasan DPRD, WALHI sudah menyiapkan tindakan untuk menggagalkan Raperda itu menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Kita akan kampanye untuk penolakan terhadap Raperda itu. Selama masih rancangan, kami yakin kami bisa melakukan lobi-lobi politik ke DPRD DKI Jakarta tentang masalah Raperda ini," tandas Zaenal.