70 Tahun Indonesia Merdeka, Perencanaan Kota Tidak Jelas

"Pembangunan kota yang sejalan dengan aturan, kaidah-kaidah perencanaan, dan UU terkait membutuhkan kebijakan dan kepemimpinan pusat untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian daya dukung, dan kepastian hukum. Manajemen konflik sektoral dalam perencanaan juga masih sangat lemah," tutur Bernaruds.

Dengan adanya pergantian kepemimpinan walikota dan bupati dalam pilkada, maka proses pelaksanaan perbaikan dan penyusunan RDTR di banyak daerah terancam akan terganggu. Untuk itu, bantuan teknis dan arahan visi pembangunan kawasan perkotaan kita harus jelas.

Lebih dari 30 perkotaan kita akan tumbuh demgan penduduk di atas 1 juta. Kota- kota utama seperti Surabaya, Makassar, Medan, Bandung, semua berpotensi menjadi hub dan kota dunia yang kompetitif sejajar dengan Shanghai, Sydney, Taipei, Abu Dhabi, dan Melbourne. Kenapa tidak? Lalu apa visi Indonesia untuk menciptakan ruang yang layak huni?

Menurut Bernardus, Kementerian ATR tidak bisa berpangku tangan dan menyerahkan semua ke dinamika politik daerah. Sebagai penyusun kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang, maka wajib bagi Kementerian ATR untuk memberikan dukungan baik teknis, peraturan dan pendanaan bagi perencanaan kota-kota di Indonesia.

Dalam momentum 70 tahun kemerdekaan RI dan menghadapi Habitat 3 Oktober mendatang, kesempatan bagi pemerintah untuk mencanangkan era ruang layak hidup yang visioner, berpihak pada masyarakat, pluralis dan inklusif, tapi pada saat yang bersamaan menjadikan kota-kota Indonesia kompetitif sebagai kota dunia!