Anggaran Kementerian PUPR Tahun Depan Rp 103,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur menjadi Rp 313,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan hal tersebut saat Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2016 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jumat (14/8/2015). Anggaran infrastruktur ini masuk dalam beberapa indikator dan sasaran pembangunan.

"Anggaran infrastruktur ini sebesar Rp 313,5 triliun atau 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP 2015," ujar Jokowi.

Sementara itu, Jumat sore, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memaparkan bahwa RAPBN Kementerian yang dipimpinnya adalah sebesar Rp 103,8 triliun.

Kementerian PUPR, tambah Basuki, ditugasi untuk membelanjakan Rp 103,8 triliun ini secara sektoral. Masing-masing Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 24 triliun untuk air minum dan sanitasi, Bina Marga Rp 42 triliun, Cipta Karya Rp 14 triliun, dan penyediaan perumahan Rp 6 triliun.

Anggaran penyediaan perumahan ini di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah disediakan oleh BUN sebesar Rp 9,3 triliun, kemudian untuk belanja barang Rp 14 triliun, dan aspek pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas) untuk 11 unit eselon 1 senilai Rp 6,6 triliun,” tutur Basuki.

Terkait program prioritas, Basuki menjelaskan untuk SDA adalah mendukung ketahanan air menuju ketahanan pangan dengan melanjutkan pembangunan 49 waduk. Tahun 2015 ini ada 13 waduk, tahun 2016 akan membangun 8 waduk baru selain meneruskan yang sedang dalam progres, termasuk rehabilitasi irigasi-irigasi eksisting.

"Jadi irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ada 3 juta hektar, dari 7,1 juta hektar yang ada di Indonesia saat ini,” tandas Basuki.

Untuk perumahan, tahun ini terdapat dana FLPP Rp 5,1 triliun yang sudah terserap semua untuk membangun 78.000 rumah, dan tahun 2016 dialokasikan Rp 9,3 triliun untuk FLPP (diluar anggaran Kementerian).

Untuk sektor Bina Marga, Kementerian PUPR akan meneruskan pembangunan jalan perbatasan dengan lokasi dana Rp 2 triliun dan pengembangan kawasannya Rp 700 miliar. Berikutnya Cipta Karya yang memiliki program 100-0-100, yaitu 100 persen layanan sanitasi terpenuhi, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen layanan akses air bersih dan air minum.