Ganjar Pranowo: Jangan Sampai "Tata Uang" Mengalahkan Tata Ruang

Kompas.com - 20/06/2015, 15:32 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. KOMPAS.com/Icha RastikaGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memastikan tata ruang wilayah tidak akan berubah sporadis seiring geliat pembangunan infrastruktur di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.

"Saya pastikan hal itu tidak akan terjadi. Jangan sampai "tata uang" mengalahkan tata ruang. Karena kami akan menyesuaikan perkembangan wilayah, termasuk kawasan industri yang akan tumbuh akibat pembangunan infrastruktur, dengan tata ruang yang sudah ada," tutur Ganjar kepada Kompas.com, di sela-sela dialog Teras Kita; Mengurai Keruwetan Arus Mudik, di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Ganjar mengakui, pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pembangunan kawasan industri akibat pembangunan dan beroperasinya infrastruktur jalan, tidak bisa dinafikan. Menurut dia, karena itu, perlunya batasan pertumbuhan kawasan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Tengah.

Jawa Tengah sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029. Dengan peraturan ini, kata Ganjar, tidak akan lagi terjadi konversi kawasan-kawasan persawahan, misalnya, menjadi pabrik-pabrik industri.

"Namun, sebelum itu, kami akan mempertimbangkan terlebih dahulu kelayakan studinya, amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)-nya, dan semuanya agar tidak bertentangan dengan RTRW Pemprov jawa Tengah," tandas Ganjar.

Selain itu, Ganjar akan menyiapkan batasan wilayah melalui zonasi-zonasi kawasan agar pertumbuhannya terkendali, dan justru semakin membuka peluang terbukanya kawasan menjadi daerah-daerah pertumbuhan baru.

Ganjar menyebut, ada dua kawasan industri baru yang akan dikembangkan di Jawa Tengah. Satu di antaranya adalah Kawasan Industri Kendal (KIK) yang dikembangkan secara kolaboratif antara Sembawang Corporation dengan PT Grahabuana Cikarang. KIK ini seluas 2.000 hektar.

"Saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Seharusnya tahun lalu sudah ground breaking, namun karena terkendala pembebasalan lahan yang merupakan masalah klasik, jadi belum dimulai," tutup Ganjar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X