Kompas.com - 07/05/2015, 12:22 WIB
 Herzog & de Meuron. Image Courtesy of Perez Art Museum Miami. www.archdaily.com Herzog & de Meuron. Image Courtesy of Perez Art Museum Miami.
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, masih sangat baru. Oleh sebab itu, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Adjar Pradjudi menyebutkan, pemerintah akan menyebarluaskan Permen ini ke daerah-daerah.

"Pemerintah akan secara rutin menyosialisasikan permen ini, terutama kepada Pemerintah Daerah yang nantinya akan mengawal penyelenggaraan pembangunan gedung di kabupaten dan kota masing-masing," ujar Adjar di Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Dia juga menyebutkan, tantangan dalam menerapkan permen di daerah karena banyak yang belum mengetahuinya. Selain itu, sumber daya manusia di kabupaten/kota juga masih kurang pengetahuan tentang bangunan gedung hijau ini. Mereka yang mengerti, jumlahnya relatif sedikit.

Oleh karena itu, kata Adjar, pemerintah pusat akan secara terus menerus melakukan diseminasi atau sosialisasi peraturan ini dan prakteknya seperti apa di daerah. "Saya tidak punya data persis, tapi gedung swasta sudah ada yang menerapkan bangunan gedung hijau ini sebelum permen PUPR terbit, karena masalah konservasi energi hal yang mainstream di pembangunan gedung saat ini," jelas Adjar.

Konsep hijau soal pembangunan gedung, kata dia, sebenarnya sudah tertuang dalam aturan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yaitu terkait pelaksanaan pembangunan gedung. Peraturan ini juga menjelaskan tentang bangunan sesuai Standar Nasional Indonesia, maupun tentang pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, salah satunya adalah bangunan hijau secara teknis.

Peraturan ini, menurut Adjar, bisa dipakai untuk kabupaten/kota yang belum atau masih dalam proses menerbitkan atau membuat peraturan daerah (perda) tentang bangunan gedung. Hingga saat ini, kurang dari 60 persen dari 507 kabupaten/kota yang sudah punya perda bangunan gedung. Sekitar 280 kabupaten/kota yang sudah punya perda, sisanya masih dalam proses di pusat untuk penerbitan perda bangunan gedung.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Dudi Prayudi, kota kembang ini sudah menjadi salah satu kota percontohan untuk penerapan permen tersebut. Selain Bandung, kota yang juga menjadi percontohan lainnya adalah Surabaya dan Makassar.

"Kami dibantu oleh tim ementerian PUPR, kita menyusun mengenai Perwali (Peraturan Wali Kota), mengenai bangunan gedung hijau. Alhamdulillah tidak berapa lama lagi perwali ini bisa kami terbitkan. Substansi Perwali yang telah kita buat mengacu pada Permen PUPR mengenai bangunan gedung hijau," jelas Dudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.