"Pemerintah Harus Mengambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta"

Kompas.com - 08/04/2015, 15:00 WIB
Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid bersama Penasihat Sekretaris Jenderal PBB untuk Bidang Air dan Sanitasi, David Boys melakukan penandatanganan buku berjudul Dimas Jarot Bayu/Kompas.comDirektur Wahid Institute, Yenny Wahid bersama Penasihat Sekretaris Jenderal PBB untuk Bidang Air dan Sanitasi, David Boys melakukan penandatanganan buku berjudul "Tata Kelola Air di Paris: Kisah Sukses Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota di Kompas Gramedia Jakarta, Palmerah Barat, Jakarta, Rabu (8/4/2015)
|
EditorHilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dituntut untuk mengambil alih, dan mengelola sumber daya air bersih layak minum secara profesional oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih yang mudah dan terjangkau.
 
Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid menjelaskan persoalan air ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat, karena air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.
 
"Air ini dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Air berpengaruh terhadap aspek konsumsi, sanitasi, kesehatan, keuangan, dan banyak lagi. Namun masalahnya masih ada 30 persen masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air. Secara langsung hal ini menghilangkan hak-hak mereka," ujar Yenny saat Diskusi dan Peluncuran Buku 'Tata Kelola Air di Paris: Kisah Sukses Pengelolaan Air oleh Pemerintah Kota' di Kompas Gramedia Palmerah, Palmerah Barat, Jakarta, Rabu (8/4/2015).
 
Hilangnya hak-hak masyarakat tersebut, lanjut Yenny, merupakan persoalan nasional yang memerlukan tindak lanjut cepat. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pengambilan otoritas pengelolaan air swasta oleh PDAM atau pemerintah.
 
"Pemerintah harus mampu, dan percaya diri untuk mengambil alih pengelolaan air dari swasta. Bisa diperkirakan kalau diambil alih pemerintah, PDAM masih bisa menghemat Rp 7 miliar," tambah Yenny.
 
Meski begitu, pemerintah harus bisa membenahi persoalan pengelolaan yang selama ini menghantui PDAM. Selain itu, perlu adanya transparasi agar pengelolaan air oleh PDAM semakin profesional.
 
"Masalah di Indonesia itu berada pada pengelolaannya, pada manajemen dan distribusinya. Itu harus dibenahi dengan adanya transparasi yang akuntabel. Sistem transparasi ini juga hanya bisa tercipta bila dikembalikan ke pemerintah," tandas Yenny.
 
Dengan begitu, paradigma negatif bahwa pengelolaan air minum oleh pemerintah hanya menimbulkan kerugian tidak akan terjadi. Hal ini terbukti dari Kota Paris, Perancis yang juga mengelola air secara transparan, akuntabel, dan profesional tanpa bantuan perusahaan swasta justru bisa mendapatkan untung besar.
 
"Paris dapat menghemat sebesar 35 juta euro dengan pengelolaan yang baik. Dana itu pun digunakan kembali untuk melakukan pengembangan infrastruktur," tukas Yenny.
 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.