Koordinasi Payah, Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tertinggal 30 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit mengaku tidak terlalu optimistis program infrastruktur di daerah akan terlaksana sepenuhnya. Melihat dari pengalaman selama 30 tahun, pembangunan sering terhambat oleh koordinasi.

"Tidak semudah itu melakukan koordinasi. Kadang, sesama kementerian saja tidak ada koordinasi di lapangan. Presidennya sudah baik dan semangat, tapi di bawah-bawahnya (kementerian) tidak," ujar Panangian kepada Kompas.com, Senin (23/2/2015).

Meski bertahun-tahun terlihat tidak serius membangun infrastruktur di daerah, menurut dia, pemerintah harus diberi kesempatan dan kepercayaan. Dengan catatan, masyarakat ikut mengawasinya dan memberikan peringatan jika pada realitanya, pemerintah tidak menjalankan program pembangunan dengan baik. Infrastruktur, kata Panangian, merupakan ujung tombak tingkat ekonomi.

"Kalau pembangunan (infrastruktur) ini terjadi, bisa memperbaiki struktur ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun bisa di atas sekarang," jelas dia.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 masih berada pada kisaran 5,1 persen. Sementara pada 2018, kata Panangian, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

"Itu positif, melebihi Tiongkok dan India. Cita-cita ini besar untuk menyejajarkan diri dengan Tiongkok,"  sebut Panangian.

Ketimpangan Jawa dan luar Jawa

Panangian menilai, pemerintah harus segera memaksimalkan infrastruktur tiga pulau potensial dan strategis yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurut dia, potensi di daerah tersebut tidak kalah dengan di Jawa.

"Dibandingkan dengan Pulau Jawa, (Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) jelas ketinggalan, sementara potensi investasi asing ada. Justru pemerintah harus menciptakan kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi daerah," kata Panangian.

Dengan pembangunan infrastruktur di daerah, Panangian berharap, ketimpangan wilayah dapat teratasi. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur daerah harus segera direalisasikan, karena wacana ini sebenarnya sudah lama digaungkan.

"Tidak ada yang baru sebenarnya. Niat untuk meningkatkan saja. Selama ini pemerintah tidak terlalu konsisten karena banyak memetakan. Tapi, memang penganggaran tidak sebesar sekarang," jelas Panangian.

Dia melihat, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur memang lebih serius. Apalagi, tambah Panangian, momentumnya tengah mendukung.

"Anggaran APBN-P untuk infrastruktur cukup besar, Rp 250 triliun. Subisidi dikurangi dan dialihkan ke sini. Harga minyak dunia juga turun. Yang penting, dilaksanakan saja pasti meningkat," tutur Panangian.