Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Optimalkan Tol JORR sebagai "Sabuk" Jakarta

Kompas.com - 16/02/2015, 10:46 WIB
Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Pemerintah pusat dan provinsi sangat menentukan arah pengembangan bisnis properti di DKI Jakarta. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, pembangunan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (Tol JORR) terbukti menjadi faktor positif penggerak pengembangan sejumlah wilayah DKI Jakarta.

Pasar properti Indonesia, khususnya Jakarta, masih memiliki prospek pertumbuhan besar di berbagai sektor. Hal itu tidak hanya investor lokal, namun juga investor asing yang melihat potensi permintaan berbagai produk properti, khususnya untuk segmen kelas menengah dan atas. 

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta, Amran Nukman, menyebutkan bahwa fungsi Tol JORR harus lebih dioptimalkan sebagai "sabuk" Jakarta. Tol tersebut berfungsi memeratakan beban lalu lintas dan intensitas kegiatan penyokong pertumbuhan sentra ekonomi baru.

"Sehingga pemerintah provinsi harus meningkatkan peningkatan penataan ruang di sepanjang JORR. Saat ini, di sepanjang tol itu sudah banyak dibangun hunian vertikal dan perkantoran. Padahal, dibutuhkan juga fasilitas pendukung termasuk pusat ritel-ritel baru," ujar Amran usai pembukaan Indonesia Property Expo BTN-REI, Sabtu (14/2/2014), di Jakarta Convention Centre.

Untuk itu, Amran menilai, pemerintah provinsi diharapkan menyediakan dan memperbanyak akses tranportasi publik yang melintasi daerah sabuk Jakarta itu. Semua itu memerlukan dorongan kuat dan keseriusan pemerintah. Terkait penataan ruang, dia mengkritk pemerintah kerap jalan sendiri tanpa melibatkan stakeholder lainnya.

"Seringkali tiba-tiba kita terima sudah ada aturan atau kebijakan baru. Harusnya pemerintah tidak begitu," ujarnya.

Amran mengatakan, masalah Jakarta semakin kompleks sehingga membutuhkan pemecahan masalah dari beragam perspektif dan multidisiplin. Untuk itulah, perencanaan dan pengisian tata ruang Jakarta perlu keterlibatan seluruh pemangku kebijakan.

Contohnya dalam TPAK atau Tim Penilai Arsitektur Kota, perlu melibatkan asosiasi terkait, misalnya IAI untuk mewakili arsitektur, IAP dari unsur perencana kota (planologi), MTI sebagai perwakilan masyarakat transportasi, serta REI sebagai asosiasi pengembang dan pemegang kebijakan terkait lainnya.

"Yang terjadi selama ini, karena tidak melibatkan stakeholder terkait, banyak keputusan atau kebijakan tata ruang yang dibuat sendiri oleh pemerintah tidak bisa atau sulit dijalankan”. Jika REI dilibatkan, tambah Nukman, maka mereka bisa memberikan masukan. Karena pelaku lebih tahu masalah, dan bisa memberikan solusi yang lebih konstruktif bagi pembangunan Jakarta.

Pemerataan ruang ritel

Jakarta dipenuhi pusat perbelanjaan atau ruang ritel. Hal itu kerap dituding sebagai biang keladi kemacetan. Padahal, menurut Dr Lukman Purnomosidi, Ketua Kehormatan REI, padatnya kondisi jalan di wilayah sekitar pusat belanja adalah penanda persebarannya kurang merata.

Lukman mengatakan, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 10 juta orang, saat ini jumlah ruang ritel tersedia baru sebanyak 3,9 juta meter persegi sehingga jauh lebih sedikit dibandingkan kota-kota besar di ASEAN atau mancanegara.

"Hanya saja, pembangunan ritel di Jakarta selama ini terfokus pada area-area tertentu sehingga terlihat menumpuk di satu lokasi. Itulah yang membuat Jakarta seperti kelebihan ruang ritel," kata Lukman.

Padahal, lanjut dia. Jakarta masih punya area lain yang bisa dikembangkan untuk pusat perbelanjaan. Secara makro, kawasan Jakarta Timur misalnya, memiliki potensi besar untuk dikembangkan pusat perbelanjaan baru.

Ketua REI periode 2004-2007 tersebut menjelaskan, saat ini distribusi penyebaran tertinggi ruang ritel di Jakarta masih di area Central Business District, yaitu mencapai 22 persen, Jakarta Selatan 21,4 persen, Jakarta Utara 19,9 persen, Jakarta Barat 17,5 persen, Jakarta Pusat 11,2 persen, dan terendah Jakarta timur, hanya 8,1 persen.

"Karena itu, Jakarta perlu memeratakan lokasi-lokasi ritel supaya tidak terkonsentrasi di pusat kota," ujarnya.

Lukman mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan melakukan optimalisasi fungsi tol JORR dan penataan peningkatan intensitas tata ruang di sabuk Jakarta itu. Tol JORR merupakan rangkaian jalan tol yang melingkari bagian luar Jakarta sehingga layak disebut "sabuk" Jakarta. Jalan tol pertama dibangun dan kemudian menjadi bagian dari JORR adalah jalan tol di kasasan Jalan T.B. Simatupang.

Saat ini, tol JORR sudah sampai gerbang tol Cakung, termasuk kawasan Jakarta Timur. JORR sendiri terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ruas Ulujami-Rorotan, ruas Kembangan-Penjaringan, dan ruas Kembangan-Ulujami. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ini adalah alternatif bagi warga Tangerang atau Jakarta menuju Bekasi, Bogor, Depok, dan kota-kota lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com