Benahi Jakarta yang "Superkompleks", Akademisi Harus Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penduduk di Jakarta kian bertambah, baik penghuni tetap maupun pendatang. Penambahan penduduk ini mengakibatkan ibukota menjadi superkompleks dengan sejumlah masalah yang menyertainya.

Ketua Kehormatan Resalestat Indonesia (REI) Lukman Purnomosidi menyebutkan, selain kemacetan yang semakin parah dan tinggi air laut yang naik, beberapa hari terakhir Jakarta diguyur hujan lebat. Untuk membenahinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengumpulkan para akademisi.

"Saya melihat, harus dikerahkan banyak ilmu. Pendekatan dengan multidisplin dan secara menyeluruh," ujar Lukman kepada Kompas.com, di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Lukman menuturkan, salah satu masalah terbesar akibat pertambahan populasi dan urbanisasi adalah tingginya kebutuhan rumah. Dengan demikian, pengembang perlu menyediakan rumah bagi mereka.

Namun, di saat yang sama, Jakarta juga "langganan" banjir. Lukman pun menganggap membangun rumah tanpa perhitungan dan studi khusus, malah menimbulkan bencana baru.

"Pendekatan ini sudah saatnya melibatkan stakeholder yang lebih komperehensif. Asosiasi (REI) banyak orang pinter. Mereka ikut menentukan arah pembangunan Jakarta," jelas Lukman.

Dia melanjutkan, untuk mengatasi banjir, solusinya kurang tepat jika menghentikan pembangunan properti khususnya hunian secara keseluruhan. Apalagi, rumah masih merupakan kebutuhan utama. Selain perumahan, masyarakat juga membutuhkan pusat-pusat perbelanjaan.

Lukman pun menyarankan pemerintah melakukan pemerataan pembangunan supaya tidak terpusat di tengah kota saja.

"Pertumbuhan kawasan ekonomi baru atau CBD (Central Business District) di pusat kota sampai Jakarta Utara bisa 10 persen hingga 22 persen. Sementara di timur masih 8 persen sampai 9 persen. Pemerataannya bagaimana?," sebut dia.

Sementara itu, Ketua DPP REI Eddy Hussy, mengatakan, pemerintah perlu melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak-pihak terkait untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Pemerintah jangan hanya memanggil pihak-pihak tertentu saat ada masalah seperti yang belakangan terjadi, yaitu banjir.

"Koordinasi perlu ditingkatkan, yang penting harus rutin," tegas Eddy.

Adapun menurut Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman, banyak stakeholder yang bisa dilibatkan dalam mengatasi permasalahan terkait pembangunan di Jakarta. Dia menyayangkan sikap pemerintah provinsi yang terkesan tertutup dan hanya memutuskan kebijakan secara sepihak.

"Pelaku pembangunannya bukan mereka (pemerintah). Selayaknya stakeholder itu diajak. Sekarang kan banyak yang kompeten, misalnya ikatan arsitek, masyarakat transportasi, dan ahli planologi. Baiknya duduk bersama dengar pendapat," tandas Amran.