Kompas.com - 30/01/2015, 22:50 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Program satu juta rumah yang dicanangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan berhasil bila masalah fundamental tidak diselesaikan. Masalah fundamental cenderung klasik yang menghambat realisasi pembangunan perumahan Nasional tersebut adalah perizinan, pengadaan lahan, infrastruktur umum, dan pembiayaan.

Komisaris PT Hanson Land International Tbk., Tanto Kurniawan, menyatakan pesimismenya sekaligus kritikan keras kepada Pemerintah, terkait program Satu Juta Rumah. Program ini, menurut Tanto tidak akan jalan selama pemerintah hanya menuntut pengembang sementara terobosan dan gebrakan yang diperlukan tidak ada.

Pesimisme dan kritikan Tanto dilontarkan dalam menanggapi pernyataan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi yang menantang pengembang untuk jangan hanya mengeluh, namun sebaliknya segera menuntaskan program Satu Juta Rumah. Sofyan berbicara saat diskusi panel "Program Pengadaan Sejuta Rumah: Peluang & Tantangan", Rakornas DPP-DPD REI di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

"Pemerintah jangan hanya bicara dan menuntut pengembang, tapi juga mereka harus membuat gebrakan dengan memotong mata rantai perizinan, misalnya," ujar Tanto kepada Kompas.com, Jumat (30/1/2015).

Tanto menuturkan, untuk mendapatkan perizinan membangun perumahan, memakan biaya besar dan membutuhkan proses yang melelahkan sehingga menimbulkan biaya tinggi. Proses perizinan menjadi lebih rumit karena peraturan di masing-masing daerah, seringkali berbeda.

"Peraturan daerah tersebut misalnya dalam hal penyedian lahan makam yang tidak jelas dan membuat para pengembang geleng-geleng kepala," tambah Tanto.

Masalah lain yang tak kalah vital, lanjut dia, adalah infrastruktur umum seperti jalan umum yang selama ini dibebankan pembuatan serta pemeliharaannya kepada pengembang. Belum lagi biaya penerangan jalan umum (PJU) yang harus dipikul pengembang. Padahal biaya tagihan listriknya juga sudah dibebankan kepada konsumen.

Seharusnya, kata Tanto, pemerintah tidak hanya melihat dari permukaan air saja tapi menyelam ke dalam air karena yang muncul di permukaan biasanya yang indah-indah. "Sedangkan "sampah dan kotoran" biasanya mengendap di dasar air dan tidak terlihat dari permukaan," ucap Tanto.

Tanto juga mengeluhkan janji yang diabaikan pemerintah terkait kredit konstruksi. Pemerintah, menurut dia, selalu menjanjikan fasilitas kredit akan disediakan untuk konsumen rumah murah, namun seringkali lupa untuk menyediakan kredit konstruksi bagi pengembang.

"Masalah yang sering lupa dipikirkan pemerintah adalah bagaimana si pengembang dapat dana murah untuk konstruksinya? Kalau kredit konstruksinya berbunga tinggi akan sangat memberatkan konsumen. Pasalnya bunga tersebut dibebankan pada harga jual juga yang akan dibayar oleh si konsumen," tandas Tanto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.