2015, Pemerintah Anggarkan Rp 2,3 Triliun untuk Perda Bangunan Gedung

Kompas.com - 30/12/2014, 09:00 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander
BOGOR, KOMPAS.com - Untuk menggenjot produksi Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung, Pemerintah melalui Sub Direktorat Perencanaan Teknis Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengalokasikan dana sebesar Rp 2,3 triliun.

Biaya tersebut sudah termasuk konsultan rancangan Perda dari pusat ke daerah-daerah. Selain konsultan, Pemerintah juga menyiapkan tim ahli bangunan gedung (TABG).

Tim ini mengawasi dan memantau bangunan-bangunan yang memiliki lebih dari 8 lantai dengan luas di atas 5.000 meter persegi. Tim ini terdiri dari akademisi, profesional, pemerintah, dan ahli instalasi bangunan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dian Irawati kepada Kompas.com, Senin (29/12/2014).

"Selama ini, dari total 507 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru 56 persen yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung. Kami menargetkan, pada 2019, seluruh kabupaten/kota akan memiliki Perda Bangunan Gedung," ujar Dian.

Tahun ini, jumlah Perda yang terealisasi baru sebanyak 79 buah. Sementara untuk tahun depan hingga 2019, pemerintah berharap bisa menciptakan 100 Perda tiap tahunnya.

Dalam pelaksanan program penyusunan Perda, tahun ini, pemerintah telah menghabiskan Rp 2,7 triliun.

"Biaya ini diberikan kepada Pemda untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas Perda," kata Dian.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X