Perencana Tata Ruang di Indonesia Harus Bersertifikat!

Hal ini mengemuka dalam dialog Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan IAP di Jakarta, Kamis malam (20/11/2014).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan, menyampaikan kesiapan Kementerian ATR untuk bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Perencana IAP untuk sertifikasi perencana dalam kegiatan perencanaan di wilayah Kementeriannya.

"Dalam waktu dekat akan segera ditanda tangani nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) antara Kementerian ATR dengan IAP dalam proses sertifikasi perencana," tutur Ferry.

Selain itu, juga akan dibuat patokan dasar kualitas kenyamanan hidup perkotaan melalui program IAP Most Livable City Index, yaitu indeks persepsi masyarakat tentang pelaksanaan perencanaan dalam menciptakan kota yang lebih nyaman.

Sementara itu, Ketua Umum IAP, Bernardus Djonoputro, menyambut baik ketegasan dan visi Menteri ATR dalam sertifikasi profesi perencana.

"Proses sertifikasi ini akan menjamin kualitas kompetensi profesi perencana di Indonesia. Ke depan para perencana Indonesia akan semakin kompetitif dalam menghadapi pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN," ujar Bernardus.

Pentingnya sertifikasi ini, lanjut dia, karena tantangan pembangunan ke depan diarahkan pada penyelarasan ketersedian lahan dengan target pembangunan. Ada lebih dari 5.000 Rencana Detil tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi di semua kota dan kabupaten yang harus diselesaikan.

"Kehadiran pemerintah melalui Kementerian ATR menjadi penting untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonsia," imbuhnya.

Jadi, fokus ke depan hendaknya diarahkan pada pemanfaatan ruang Indonesia yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat, dan tata ruang menjadi panglima pembangunan dan pemanfaatan ruang.