Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 20/09/2014, 13:41 WIB
Penulis Latief
|
EditorLatief
KOMPAS.com - Pakar properti Panangian Simanungkali menilai, intervensi pemerintah dalam program penyediaan dan pengelolaan rumah susun sederhana milik (rusunami) harus konsisten.

Panangian mengatakan, bagi pengembang properti untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sinyal penurunan suku bunga saja tidak cukup bagi mereka menggerakkan kegairahan pasar RSH dan rusunami. Pasalnya, pasar properti untuk golongan bawah sangat memerlukan intervensi kebijakan dari pemerintah berupa dorongan untuk memacu pembangunan RSH dan rusunami, sekaligus pengawasan terhadap penyaluran subsidinya.

"Semua harus diintervensi pemerintah, mulai membangun, menyalurkan dan mengawasinya. Kita tidak mau terjadi lagi seperti Kalibata City. Rusunami kok bisa ada lahan parkir mobilnya, itu saja sudah salah urus," kata Panangian kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2014) lalu.

Salah satu contoh patut diamati adalah banyak rusun mudah berpijndah tangan kepada mereka yang bukan "haknya" untuk menghuni. Baca: Terbukti... Masih Banyak "Penghuni Ilegal" di Rusun Marunda!.

Panangian mengaku khawatir, bila pemerintah tak mampu mencari solusi atau terobosan untuk menyediakan rusunami bagi kalangan bawah, bukan tidak mungkin ketegangan dan kecemburuan sosial sewaktu-waktu berubah wujud menjadi kerusuhan sosial seperti yang pernah terjadi pada 1998 silam.

"Pendorong utama orang berduit membeli unit-unit properti itu adalah momentum berinvestasi untuk memetik keuntungan. Itu sebabnya, mengapa produk-produk yang ditawarkan para pengembang belakangan ini, seperti apartemen, town house, rumah dan ruko selalu ludes terjual," kata Panangian kepada Kompas.com, pekan lalu.

"Kenapa itu bisa terjadi, karena pengembang sadar betul, bahwa calon pembeli yang sekarang ada di pasar bukanlah mereka yang benar-benar membutuhkan rumah atau apartemen untuk langsung dihuni atau end-user. Tapi, sebagian besar pembeli properti itu adalah para pedagang, investor pemilik uang nganggur, dan pejabat-pejabat yang punya tujuan investasi dan menyimpan hasil korupsinya," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+