Kompas.com - 01/08/2014, 15:49 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander
SEMARANG, KOMPAS.com - Jawa Tengah mengalami kekurangan rumah (backlog) sekitar 350.000 unit. Data per Juli 2014 ini merupakan akumulasi dari defisit hunian selama bertahun-tahun sebelumnya.

Sementara, kemampuan pengembang anggota DPD REI Jawa Tengah untuk membangun rumah hanya sekitar 6.000 hingga 10.000 unit per tahun. Tahun ini, target rumah terbangun sebanyak 10.000 unit, sama seperti target tahun 2013.

"Target 10.000 unit sepertinya susah tercapai. Hingga semester 1 2014 saja, rumah terbangun baru sebanyak 3.000 unit. Terbangun 6.000 unit saja sudah kami syukuri. Ini artinya mampu menyamai pencapaian 2013 lalu, skeitar 6.760 unit," papar Ketua DPD REI Jawa Tengah, MR Priyanto kepada Kompas.com, Jumat (1/8/2014).

Priyanto menambahkan, ada banyak hal yang menjadi kendala utama melesetnya target pembangunan rumah. Pertama, tingginya harga dan ketersediaan lahan kosong.

"Kami terpaksa mencari lahan di pinggiran yang jauh dari pusat kota dengan harga yang sesuai kelayakan bisnis. Kalau kami menjual hunian seharga Rp 105 juta per unit artinya kami harus mencari lahan yang harganya tidak lebih dari Rp 200.000 per meter persegi," kata Priyanto.

Kendala kedua adalah lambatnya pemerintah menetapkan harga baru rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Sempat terkatung-katung karena pemerintah tak juga memutuskan harga rumah subsidi. Ini membuat para pengembang sempat lama menunggu dan tidak berproduksi," imbuh Priyanto.

Kendala ketiga, lanjut Priyanto, peraturan menteri keuangan yang tak kunjung turun mengenai fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk rumah susbidi. Padahal, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sudah lama mengajukan usulan bebas PPN untuk rumah subsidi kepada Kementerian Keuangan.

"Terakhir adalah revisi Permenpera No 13 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam revisi tersebut, batas minimal luas rumah sejahtera tapak yang bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) melalui FLPP bisa di bawah 36 meter persegi," tandas Priyanto.

Keempat kendala tersebut, imbuh Priyanto, menghambat percepatan realisasi target pembangunan hunian di Jawa Tengah.

"Jika seluruhnya dari keempat faktor tersebut rampung, bukan tidak mungkin pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Tengah akan semakin bergairah dan target tercapai. Pasalnya, saat ini anggota DPD REI bertambah menjadi 172 pengembang," pungkas Priyanto.

membeli rumah bersubsidi belum bisa mendapatkan fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Alasannya hingga kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mempelajari kenaikan batas harga rumah bersubsidi. - See more at: http://forum-pbb.blogspot.com/2014/04/harga-rumah-subsidi-belum-bisa-bebas.html#sthash.BsQwSB0T.dpuf
membeli rumah bersubsidi belum bisa mendapatkan fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Alasannya hingga kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mempelajari kenaikan batas harga rumah bersubsidi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan harus ditentukan harga rumah terlebih dahulu, sebelum diputuskan soal PPN, baik itu pembebasan ataupun pengurangannya.

- See more at: http://forum-pbb.blogspot.com/2014/04/harga-rumah-subsidi-belum-bisa-bebas.html#sthash.BsQwSB0T.dpuf



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X