"Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur Harus Dilakukan Insinyur Indonesia"

Demikian dikatakan Hatta Rajasa dalam Dialog Capres dengan Kadin, terkait pembangunan sektor infrastruktur, Jumat (20/6/2014).

"Kita punya Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Mereka yang harus mendesain dan melakukan studi kelayakan (feasibility study)infrastruktur, bukan orang asing," ujar Hatta.

Dia melanjutkan, salah satu hal penting supaya pembiayaan infrastruktur murah dan mengurangi penggunaan dana APBN adalah mendorong skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership atau PPP).

PPP ini, kata Hatta, melibatkan partisipasi aktif swasta. Oleh karena itu, perhitungan Internal Rate of Method (IRR)-nya harus benar, demikian halnya dengan Return on Investment (ROI)-nya juga harus benar.

"Kerjasama pemerintah-swasta harus diatur dengan baik. Kalau IRR-nya sudah jelas, proyek infrastruktur bisa diberikan kepada swasta. Pemerintah harus memberikan insentif. Bisa berupa tax allowance. Sepanjang IRR-nya dijaga, financing-nya akan mudah. Jadi, semuanya harus predictable dan risk calculated," tandas Hatta.