Prabowo-Hatta Dukung Bank Infrastruktur

Selain itu, keduanya juga sepakat akan mendirikan lembaga koordinasi yang secara spesifik mengatur dan mengoordinasikan esksekusi pembangunan infrastruktur.

"Saya setuju dengan pemikiran bank infrastruktur dan pembentukan lembaga koordinasi pembangunan infrastruktur yang berada di bawah presiden," kata Prabowo menanggapi usulan Wakil Ketua Umum Kadi Wilayah Tengah Iwan, dalam Dialog Capres dengan Kadin, Jumat (20/6/2014).

Bank infrastruktur, Hatta menambahkan, terkait dengan skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership atau PPP). PPP ini, aku Hatta, sudah dilakukannya saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

"Salah satu hal penting pembangunan infrastruktur dengan skema PPP adalah desain dan studi kelayakannya (feasibility study) harus mantap. Studi kelayakan dilakukan oleh insinyur Indonesia bukan asing. Kita punya Persatuan Insinyur Indonesia (PII)," imbuh Hatta.

Skema PPP, kata Hatta, juga melibatkan peran swasta. Jadi, perhitungan Internal Rate of Method (IRR)-nya harus benar, demikian halnya dengan Return on Investment (ROI)-nya juga harus benar.

"Kerjasama pemerintah-swasta harus diatur dengan baik. Kalau IRR-nya sudah jelas, proyek infrastruktur bisa diberikan kepada swasta. Pemerintah harus memberikan insentif. Bisa berupa tax allowance. Sepanjang IRR-nya dijaga, financing-nya akan mudah. Jadi, semuanya harus predictable dan risk calculated," tandas Hatta.