Kompas.com - 23/01/2014, 19:35 WIB
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan tarif dasar listrik harus ditinjau ulang. Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan industri besar (I4) dan industri menengah yang sudah melantai di bursa saham (I3) mulai 1 Mei 2014.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Pakuwon Group dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), A Stefanus Ridwan, kepada Kompas.com, Rabu (23/1/2014). Pasalnya, meski kenaikan itu dilakukan seiring dengan pencabutan subsidi listrik secara bertahap untuk dua golongan pelanggan industri tersebut, namun besaran tarifnya harus dibedakan. Kenaikan TDL hanya akan membebani rakyat kecil alias konsumen yang menjadi segmen peritel pusat belanja.

"Dampak langsungnya justru membebani mereka, bukan membebani pengembang pusat belanja. Karena, pengelola pusat belanja tidak pernah membayar listrik, melainkan hanya menalangi. Yang membayar tagihan listrik justru peritel. Kami membebankan tagihan listrik melalui biaya perawatan (service charge)," jelas Stefanus.

Peritel, lanjut Stefanus, tentu tidak akan menanggung beban tersebut sendirian. Untuk mencegah turunnya margin keuntungan, mereka pasti menaikkan harga jual barang dagangannya.

"Pada gilirannya, konsumen kecil juga yang dirugikan. Terlebih dari sejumlah total 300 pusat belanja di Indonesia, hanya 5 persen yang merupakan pusat belanja kelas atas. Lainnya merupakan pusat belanja menengah bawah. Nah, konsumen Indonesia didominasi kelas menengah bawah," tandas Stefanus.

Seharusnya, kata Stefanus, pemerintah membedakan besaran tarif listrik untuk apartemen, hotel, perkantoran, dan pusat belanja. Jangan disamaratakan.

Hal yang sama dikemukakan National Director Head of Strategic Consulting Jones Lang LaSalle Indonesia, Vivin Harsanto. Menurutnya, tak hanya kenaikan tarif listrik, yang membebani penyewa pusat belanja. Nilai tukar Rupiah yang tak kunjung membaik juga menjepit mereka.

"Penyewa akan kesulitan menghadapi kenaikan service charge yang di dalamnya termasuk komponen tarif listrik. Jika sebelumnya nilai kurs masih Rp 9.000 per satu dollar AS, kini menjadi Rp 12.000.  Ini akan berdampak pada harga jual barang dagangan, yang pada gilirannya mempengaruhi sales mereka," jelas Vivin.

Lebih jauh lagi, tambah Vivin, kenaikan tarif listrik juga berdampak pada harga sewa (rental rate).  Kalau peritel kesulitan membayar sewa, pengembang harus mempertimbangkan ulang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.