"Kepala Naga" Ini Belum Bebas dari Banjir

Bahkan, saat banjir besar lima tahunan, 1997, 2002, dan 2007, 2012, dan kemudian 2013, kawasan "kepala naga" yang masuk dalam wilayah administratif Jakarta Utara, merupakan kawasan yang terdampak paling parah.

Padahal, salah satu pengembang yang menguasai Kelapa Gading yakni PT Summarecon Agung Tbk, sudah membangun satu waduk seluas 2,5 hektar yang dapat menampung air buangan 60.000 meter kubik. Namun, itu saja belum cukup untuk membebaskan kawasan ini dari luapan air. Terlebih bila intensitas curah hujan begitu tinggi.

Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Johannes Mardjuki, mengakui, kawasan Kelapa Gading, khususnya wilayah garapannya, yakni Summarecon Kelapa Gading, memang belum benar-benar terbebas dari banjir.

"Masalahnya, yang melakukan pembangunan properti di wilayah ini bukan kami saja. Ada banyak pengembang yang berkontribusi membangun Kelapa Gading ini. Namun, dari sekian banyak itu, apakah semuanya membangun sesuai dengan asas lingkungan?," tanya Johannes kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2014).

Untuk diketahui, selain Summarecon Agung yang memiliki konsesi garapan seluas 500 hektar atau 30 persen dari total luas wilayah Kelapa Gading, terdapat Agung Sedayu Group yang membangun Kelapa Gading Square dan Mall of Indonesia, dan Agung Podomoro Group yang mengembangkan Gading Nias Residence.

Sementara Lippo Karawaci Group membangun Kelapa Gading Trade Center, Pudjiadi Group dengan Wisma Kelapa Gading, Mahaka Group menggarap Sports Mall, dan Nusa Kirana Group mengembangkan banyak properti, di antaranya Kirana Commercial and Office Boutique.

Menurut Johannes, saat hujan terjadi pada 13 Januari hingga 17 Januari 2014, beberapa lokasi di Kelapa Gading memang masih tergenang. Sebut saja Jl Boulevard Raya, Jl Boulevard Timur, Jl Boulevard Utara, dan Jl Boulevard Barat, dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 50 centimeter.

"Meski kami sudah melakukan upaya-upaya antisipatif berupa penanganan dan pengendalian banjir, seperti pembangunan waduk, penambahan ruang terbuka hijau, namun jika para pengembang masih belum padu dan koordinasi antarinstansi belum selaras, sampai kapan pun banjir akan tetap hadir. Selain itu, kami berharap Pemerintah Pusat juga turun tangan membantu Pemerintah Daerah melakukan perbaikan infrastruktur drainase air," tandas Johannes.